KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku masih menganalisis sistem mereka sebagai tindak lanjut dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 yang mengemuka sejak Senin (27/11/2023) sore.
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengeklaim pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan pihak pengembang sistem, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), juga Bareskrim Polri guna mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data yang disebut bocor itu.
"Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)," jelas Betty via keterangan resmi, Rabu (29/11/2023) malam.
"KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim tanggap insiden untuk bersama-sama melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih," ia menambahkan.
Betty berujar, sejak mendapatkan informasi dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024 pada Senin petang, KPU RI sudah melakukan pengecekan terhadap Sidalih . KPU juga disebut sudah menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut.
Sebelumnya diberitakan, peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs KPU RI. "Jimbo" membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia peroleh, melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual-beli hasil peretasan.
Di dalam data yang "bocor" itu, "Jimbo" mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS. Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 1,2 miliar.
Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan. Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.
Sumber | : | KOMPAS |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments