Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
JAKARTA, DAKTA.COM -- Masyarakat Indonesia harus terus menghindari produk yang terafiliasi Zionis Israel. Pendiri Indonesia Halal Watch, H Ikhsan Abdullah mengatakan, lngkah itu merupakan bagian terpenting bagi membangun solidaritas dan sense of humanity masyarakat Indonesia yang beradab sesuai sila Kedua Pancasila.
Menurut dia, Zionis Israel didukung negara sekutunya telah membantai anak-anak dan perempuan, serta penduduk Palestine. Selain itu, mereka mengebom Rumah Sakit Indonesia, sekolah, masjid dan gereja, serta membunuh dokter, tenaga medis, dan jurnalis, bahkan menghalangi bantuan kemanusiaan internasional dengan memblokade Jalur Gaza.
Ikhsan menilai, perbuatan keji Israel yang menginjak-injak hukum humaniter internasional, harus dilawan dengan gerakan boikot produk yang terafiliasi Zionis. "Pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat Internasional harus terus menekan Zionis Israel sekuatnya untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di Gaza sekarang juga," kata Ikhsan di Jakarta, Senin (27/11/2023).
Menurut dia, peranan yang dapat dilakukan selain melalui diplomasi oleh presiden dan menteri luar negeri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan dukungan moral melalui Fatwa Nomor 83 tahun 2023 yang saat ini terus diikuti masyarakat.
Ikhsan menyebut, diplomasi perdagangan juga sangat diperlukan guna menguatkan tekanan melalui instrumen hukum, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang saat ini telah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pada ketentuan Pasal 4 secara tegas diatur, semua produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, ketentuan mandatori sertifikasi halal akan jatuh tempo pada 24 Oktober 2024. "Regulasi halal Indonesia tersebut dapat dijadikan daya tekan bagi produk bermerek global untuk mengikat hukum Indonesia," ucap Ikhsan.
Dia menganggap, sangat dapat dipertimbangkan MUI mengeluarkan ketentuan kepada siapa pun pemohonan fatwa produk halal agar bagian dari keuntungan yang didapat dari penjualan produk halal dari merek dagang internasional tidak boleh dipergunakan untuk mendukung agresi militer Israel atas bangsa Palestina alias haram hukumnya.
"Fatwa MUI dapat dijadikan instrumen hukum bagi gerakan boikot atas produk yang terafiliasi Zionis Israel di seluruh dunia, demi menyelamatkan manusia
dan nilai-nilai kemanusian," kata Ikhsan.
Sumber | : | REPUBLIKA |
- ARI-BP Akan Adakan "Sport Solidarity Day" untuk Tolak Israel di Olimpiade Paris 2024
- Tanpa Kenaikan Pendapatan, Iuran Tapera Ancam Konsumsi Rumah Tangga Masyarakat
- Dewan Media Sosial Berpotensi Ancam Kebebasan Berbicara dan Berekspresi
- Penipuan di Ranah Keuangan Digital Marak, Pemerintah Perlu Dorong Kebijakan yang Adaptif Dalam Kelola Keamanan dan Ketahanan Siber
- Lembaga Penyiaran dan Mahasiswa didorong Untuk Berperan Aktif Dalam Pilkada 2024
- Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa: Youtuber dan Selebgram Wajib Zakat
- Hasil Ijtima Ulama, Hewan Ternak yang diberi pakan campuran darah babi Tidak Boleh Disertifikasi Halal
- Aurora Punya Banyak Warna, Apa Penyebabnya?
- Temukan Penyimpangan, Kemensos Bakal Update DTKS untuk Bansos Tiap Bulan
- Polisi Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Siswa STIP Tewas Dianiaya
- Mahasiswa STIP Cilincing Tewas Usai Saluran Pernapasan Tertutup
- DKI Berubah Jadi DKJ, 3 Juta KTP Warga Jakarta Bakal Diganti Tahun Ini
- UMKM Batik Dinilai Memerlukan Ekosistem yang Kondusif di Pasar Digital
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
0 Comments