Pemkot Bekasi Tegaskan Tidak ada Calon Siswa "Afirmasi" yang tidak dapat Bersekolah karena Alasan Biaya
BEKASI, DAKTA.COM - Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 sudah menganggarkan 9 Milyar Rupiah dari APBD untuk biaya pendidikan Calon siswa miskin yang bersekolah di Swasta karena tidak dapat bersekolah di SMPN dengan berbagai alasan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi UU Saeful Mikdar mengatakan bahwa lulusan siswa baik SD maupun Madrasah Tsanawiah (MI) tahun ini sebanyak 43.097 siswa. Dan Sekolah Negeri di Kota Bekasi baru dapat menampung calon siswa sebanyak 12.919 siswa atau sekitar 40 persen dari jumlah lulusan SD dan MI.
"Lulusan tahun ini sebanyak 43.097 siswa, yang dapat di terima sekitar 40 persen atau 12.919 siswa, sehingga masih ada sekitar 31 ribuan siswa akan bersekolah di swasta dan jumlah ini kan tidak semuanya miskin atau masuk afirmasi, "Kata Kadisdik Kota Bekaai Uu Saeful Mikdar (13/7/2023).
Uu menjelaskan bahwa saat ini siswa yang bersekolah di Swasta juga mendapat subsidi dari pemerintah pusat senilai 1.090.000 pertahun atau perbulan sekitar 100 ribu rupiah, kamudian ada dana Bosda 25.000 perbulan, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM ) 150 ribu perbulan.
"Artinya jika di gabung siswa yang miskin sekolah di swasta perbulan sudah dapat subsidi sekitar 275.000 perbulan. Dan Dinas Pendidikan saat ini sudah kerjasama dengan 109 di wilayah setempat yang biaya pendidikanya perbulan kurang dari 300 untuk dapat menampung siswa miskin yang tidak dapat masuk di sekolah negri, "kata Uu lagi.
Bahkan nantinya masih menurut Uu, Disdik akan membuat Mou dengan sekolah swasta tersebut agar dalam perjalanannya nanti tidak ada yang merasa di rugikan terkait pembiayaan siswa. Pinhaknya menjamin siswa miskin di Kota Bekasi dapat bersekolah di jenjang yang lebih tinggi.
"Kita akan melakukan penyisiran di lapangan, jika ada siswa miskin yang belum sekolah karena gagal masuk negeri .Nantinya kita akan salurkan ke swasta bahkan di sekolah yang terdekat. Hal ini untuk meringankan biaya transpot ketika si siwa bersekolah. Semua jajaran pendidikan di bahwa serta rekan lurah hingga RT RW dan masyarakat saya harapkan agar memberikan informasi ke kami jika masih ada siswa miskin yang belum bersekolah, "ujarnya.
Uu menambahkan sesuai arahan Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto bahwa di Kota Bekasi tidak ada calon siswa atau usia sekolah yang tidak dapat bersekolah karena alasan biaya.
"Pemkot Bekasi hadir untuk memfasilitasi dan memastikan seluruh warganya dapat bersekolah baik di negeri atau swasta karena di swasta juga tidak kalah dengan di negeri, "katanya.
Reporter | : | Warso Sunaryo |
- Minimkan Kesenjangan, Heri-Sholihin Bakal Gratiskan PBB Bagi Keluarga Prioritas
- Tri Adhianto - Abdul Harris Bobihoe Resmi Daftar Ke KPU Kota Bekasi
- DPP Gerindra Resmi Dukung Tri Adhianto Maju di Pilkada Kota Bekasi
- Lengkapi Berkas Pendaftaran, Pasangan Tri - Harris Jalani Pemeriksaan Kesehatan
- Puncak HUT ke 77 Koperasi di Kota Bekasi, Bertabur Hadiah dan Kegembiraan
- Menuju Pilkada Kota Bekasi 2024 Damai Tanpa Hoax dan Isu SARA
- Panwascam Kecamatan Bekasi Utara, Launcing Kampung Partisipatif di Kp Bali.
- Komisi IV DPRD Kota Bekasi Perjuangkan Anggaran Operasional Posyandu
- DPRD Kota Bekasi Maksimalkan Fungsi Legislatif untuk Kelancaran Pembangunan
- DPRD Kota Bekasi Minta Pemkot Maksimalkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- PAN Beri Surat Rekomendasi Duet Heri Koswara-Sholihin di Pilkada Kota Bekasi
- PKS Resmi Usung Heri Koswara dan Sholihin di Pilkada Kota Bekasi 2024
- Balon Walkot Tri Adhianto mendapatkan Surat Tugas Dari PSI
- Komisi Satu DPRD Kota Bekasi, Dekatkan Layanan pada Masyarakat
- Tri Adhianto Segera Cari Pendamping
0 Comments