Kamis, 18/05/2023 06:00 WIB
Nol Pajak Kendaraan Listrik Buat Pemasukan DKI Turun
JAKARTA, DAKTA.COM Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan pemerintah menggratiskan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kendaraan listrik membuat pendapatan DKI menjadi turuN
"Kalau kendaraan listrik itu kan berarti nol pajak, artinya apa, berkurangnya pajak kendaraan," kata Heru saat talkshow 'Transisi Jakarta Menjadi Kota Bisnis Berskala Global' di Jakarta Timur, Rabu (17/5).
Meski demikian, ia mengatakan kebijakan itu akan didukung oleh Pemprov DKI. Heru menyebut pihaknya bakal mencari alternatif pendapatan.
"Kebijakan yang harus kita dukung misalnya kendaraan listrik Bu Lusi (Kepala Bapenda)... kita harus mencari alternatif pendapatan lain bagi jakarta. Sehingga pendapatannya minimal tetap seperti ini," kata Heru.
Dalam kesempatan itu, Heru juga menyinggung soal peralihan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Heru mengatakan saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta masih digodok oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Kondisi dalam negeri menghadapi Pilpres, Pilkada, dan seterusnya. Kita enggak tahu nanti Pilkada, undang-undang yang dibuat seperti apa DKI Jakarta. Tapi kita harus mempersiapkan semua ini," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah bakal menggratiskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi pemilik kendaraan listrik mulai 2025.
Ketentuan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Inti aturan tersebut, pemerintah bakal mengecualikan pungutan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik yang masuk dalam kategori kendaraan bermotor energi terbarukan.
Sumber | : | CNN INDONESIA |
- ARI-BP Akan Adakan "Sport Solidarity Day" untuk Tolak Israel di Olimpiade Paris 2024
- Tanpa Kenaikan Pendapatan, Iuran Tapera Ancam Konsumsi Rumah Tangga Masyarakat
- Dewan Media Sosial Berpotensi Ancam Kebebasan Berbicara dan Berekspresi
- Penipuan di Ranah Keuangan Digital Marak, Pemerintah Perlu Dorong Kebijakan yang Adaptif Dalam Kelola Keamanan dan Ketahanan Siber
- Lembaga Penyiaran dan Mahasiswa didorong Untuk Berperan Aktif Dalam Pilkada 2024
- Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa: Youtuber dan Selebgram Wajib Zakat
- Hasil Ijtima Ulama, Hewan Ternak yang diberi pakan campuran darah babi Tidak Boleh Disertifikasi Halal
- Aurora Punya Banyak Warna, Apa Penyebabnya?
- Temukan Penyimpangan, Kemensos Bakal Update DTKS untuk Bansos Tiap Bulan
- Polisi Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Siswa STIP Tewas Dianiaya
- Mahasiswa STIP Cilincing Tewas Usai Saluran Pernapasan Tertutup
- DKI Berubah Jadi DKJ, 3 Juta KTP Warga Jakarta Bakal Diganti Tahun Ini
- UMKM Batik Dinilai Memerlukan Ekosistem yang Kondusif di Pasar Digital
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
0 Comments