Evita Nursanty 'Dirujak' karena Sebut KRL Chaos Saat Lebaran dan Tahun Baru
DAKTA.COM - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Evita Nursanty menjadi sorotan warganet di media sosial karena pendapatnya saat berbicara di rapat dengar pendapat gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023). Dia mempertanyakan urgensi impor rangkaian KRL Commuter Line dari Jepang.
Namun Evita justru menyebut impor rangkaian tidak diperlukan karena tidak akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekacauan moda transportasi tersebut. Oleh karena itu, ia mempertanyakan urgensi kebutuhan impor gerbang tersebut.
"Sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak impor ini barang apakah kita chaos? kata Evita saat rapat dengar pendapat dengan PT KAI seperti dilansir dari saluran YouTube Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Padahal, faktanya KRL Commuter Line selalu penuh dan penumpang berjubel setiap hari. Adapun kaosnya saat Lebaran dan akibat libur tahun baru hanya terjadi di kereta api jarak jauh (KAJJ). Sehingga, warganet mempertanyakan pengetahuan Evita yang tak bisa membedakan KRL dan KAJJ.
"Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru, kita biasanya chaos itu kan di Lebaran, ini kan sudah lewat semua ke-chaos-an kita. Apakah ini suatu urgensi kalau kita tidak impor chaos? Nah, itu juga menjadi pertanyaan bagi saya," ujar politikus PDIP tersebut.
Video Evita kemudian dikomentari warganet dengan cetus, menyindir, dan terheran. Ribuan akun Twitter berusaha 'merujak' dan mempertanyakan mengapa ada perwakilan rakyat di DPR yang dengan tidak pahamnya kondisi asli di lapangan.
Sumber | : | REPUBLIKA |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments