Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat citra negara ini jelek.

Dia pun mendorong agar penerapan digitalisasi dimasifkan, karena transparasinya bisa membuat KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT)

"OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita," ujar Luhut dalam paparannya pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024.

Menurutnya bila digitalisasi diterapkan dalam setiap lini perencanaan hingga penggunaan anggaran pemerintah, kegiatan bawah tangan bisa terdeteksi untuk dicegah. Dia menilai tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan dalam sistem yang dilakukan secara digital.

"Kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya enggak akan bisa main," katanya.

Usai sambutan tersebut, Luhut kemudian menjelaskan lebih lanjut kepada wartawan soal pernyataannya di atas podium.

"Bukan [OTT-nya] jelek. Ya jelek buat kita dong, karena kita bikin peluang ada OTT. Kalau semua sudah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan," kata Luhut kepada wartawan.

Digitalisasi pelaksanaan pemerintahan
Konteks digitalisasi yang dimaksud Luhut ialah digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Salah satunya adalah integrasi sebanyak 14 pelabuhan yang sudah menerapkan sistem digital.

Dia lantas menceritakan baru saja kembali dari Inggris, dan berkesempatan menerangkan empat pilar yang diterapkan Indonesia dalam mencegah korupsi saat diundang menjadi pembicara di salah satu stasiun televisi di sana..

"Saya baru dari London semua orang muji kita sampai saya diundang live di Bloomberg TV. Saya jelaskan ada 4 pilar Indonesia, efisiensi, kedua hilirisasi, ketiga dana desa, saya jelaskan untuk harga komoditi, dua pertama tadi itu kunci jadi kalau mau kita kerja dengan hati kita enggak mau maling aja masih bisa," kata Luhut dalam sambutannya.