Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian
Jakarta, DAKTA.COM -Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono punya sederet tugas setelah dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa nanti.
Menurut Anton, Yudo hendaknya bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua. Menurut dia, reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini belum terlihat dengan jelas. "Kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk Panglima mendatang,” kata Anton dalam keterangannya, Senin, 28 November 2022.
Dia berpendapat kebijakan pendekatan dalam konflik Papua penting karena masalah ini belum berubah secara signifikan. Di sisi lain, isu Papua masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.
Adapun kejelasan ihwal pendekatan non-kekerasandan reorientasi militer pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua disebut Anton mesti diperhatikan. Menurut dia, sejauh ini muncul kabar burung ihwal rencana penambahan komando teritorial di Bumi Cenderawasih.
Dinamika Laut Cina Selatan
Anton mengatakan wacana ihwal reorientasi ini sebelumnya pernah diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa di awal menjabat. Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman disebut Anton juga pernah menyinggung soal pendekatan humanis di Papua. "Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting,” ujarnya.
Selain konflik Papua, Anton mengatakan Yudo juga mesti memperhatikan dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur yang semakin meningkat. Menurut dia, ada baiknya Yudo memperkuat interoperabilitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Toh sebagai mantan Panglima Kogabwilhan 1, Yudo sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi Komando Utama Operasi TNI.
"Untuk itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim,” kata dia.
Kesejahteraan prajurit TNI menjadi pekerjaan rumah lainnya bagi Yudo. Anton menjelaskan, kesejahteraan ini tidak serta-merta dimaknai sebagai peningkatan penghasilan."Integrasi isu pendidikan anak dalam skema mutasi/promosi prajurit hingga perbaikan kemudahan pembiayaan keuangan/fasilitas kredit menjadi penting untuk dibahas secara konkret,” ujar dia.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI penggandi Jenderal Andika Perkasa. Masa jabatan Andika bakal usai pada 31 Desember 2022 mendatang.
Puan mengatakan surat presiden (surpres) dari Istana diterimanya hari ini melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. “Saya menerima langsung dari Mensesneg, saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono Kepala Staf Angkatan Laut,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senin, 28 November 2022.
Selanjutnya, kata Puan, surat presiden ini bakal ditindaklanjuti DPR dengan menugaskan Komisi Pertahanan untuk menjalankan mekanisme pergantian Panglima TNI. Salah satunya adalah menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test. “Kami akan menugaskan Komisi I melaksanakan mekanisme terkait,” ujarnya.
Sumber | : | TEMPO |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments