Pemprov Jabar Siapkan Subsidi BLT untuk Pekerja di PHK Karena Resesi
BANDUNG, DAKTA.COM -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, Pemprov Jabar akan memberikan subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang terdampak langsung resesi tahun 2023.
"Kepada yang terdampak langsung, kena PHK oleh perusahaan yang perdagangannya global karena pesanan turun, pabrik kurangi produksi. Nah, nanti ada Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Kamis (17/11).
Emil mengatakan, pekerja yang berpotensi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mayoritas yang bekerja di sektor padat karya, seperti perusahaan tekstil yang perdagangannya global.
Karena, kata dia, saat resesi melanda global, pesanan barang akan menurun, sehingga pabrik mengurangi jumlah produksi yang dampaknya pada pengurangan karyawan. "Yang terdampak biasanya yang berhubungan dengan padat karya, tekstil dan lainnya," katanya.
Menurutnya, BLT direncanakan disalurkan saat ada pengumuman resmi kondisi kedaruratan. Pemprov Jabar, sudah mengalokasikan untuk BLT ini dari anggaran Biaya Tak Terduga dan Dana Transfer Umum sebesar dua persen.
"BLT ini sesuai dengan kondisi saat ada pengumuman kondisi kedaruratan, anggarannya dari BTT (Biaya Tak Terduga) dan Dana Transfer Umum dua persen sudah dialokasikan," katanya.
Indonesia diprediksi akan mengalami resesi ekonomi di tahun 2023. Akan tetapi, tidak terlalu signifikan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.
Menurutnya, mayoritas ekonom dunia yang dimintai pendapat menyatakan, Indonesia tak akan mengalami resesi terlalu besar. Negara-negara di zona Asia relatif lebih kecil terkena resesi dibandingkan dengan negara di luar zona Asia.
"Diprediksi tahun depan terjadi resesi, khsususnya negara di luar zona Asia. Zona Asia relatif tak akan terlalu terkena resesi. Dari 100 persen ekonom dunia yang dimintai pendapat pun 90 persennya menyatakan, Indonesia tak akan terdampak terlalu besar," kata Emil.
Emil melanjutkan, selain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tumbuh positif, kesenjangan dengan angka inflasi pun tidak terlalu jauh. Artinya, kenaikan harga masih terkendali.
"Pertumbuhan ekonomi kita masih positif, gap dengan inflasi juga tidak terlalu jauh, artinya kenaikan harga masih terkendali," katanya.
Begitu pula di Jabar, pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun ini hampir menyentuh 6 persen. Menurut Emil, meningkatnya inflasi lebih karena dipengaruhi oleh harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan harga sembako di pasar-pasar tradisional di Jabar masih terkendali.
"Jabar juga mewakili, kita tumbuh tertinggi di kuartal III hampir 6 persen pertumbuhan ekonominya. Inflasi tinggi lebih karena BBM, bukan sembako," katanya.
Emil berpesan kepada masyarakat yang tidak terdampak langsung resesi agar bela negara dengan sering berbelanja produk lokal dan UMKM. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga melalui tingginya daya beli masyarakat.
"Saya mengajak warga Jabar yang tidak terdampak langsung oleh perdagangan global untuk bela negara dengan belanja produk lokal sebanyak-banyaknya dan piknik seluas-luasnya. Bagi yang terdampak nanti kita kasih subsidi BLT," kata Emil.
Dia menyampaikan, pula arah ekonomi Jabar tahun 2023 akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan UMKM. "Tahun depan arah ekonomi Jabar tak ada perubahan, di antaranya tetap spending di infrastruktur, dan penguatan UMKM," kata Emil.
Sumber | : | REPUBLIKA |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments