Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk mendata kondisi puluhan ribu PJU. Namun anggaran itu hanya mampu menginvetarisir sekitar 400 titik PJU.

“Yang 2022 ini sudah kami anggarkan Rp4,5 miliar di APBD murni khusus untuk inventarisasi, ternyata hanya bisa untuk 400 titik saja,” ucapnya, Rabu (2/11/2022).

Meski belum seluruhnya terinventarisir, namun dia memprediksi ada sekitar 30 persen dari puluhan ribu PJU tersebut dalam kondisi padam atau rusak.

“Kalau kita prediksi misalnya ada 30 persen yang rusak dikali 23.000 berarti sekitar 6-7 ribuan titik yang harus diperbaiki, akan selesai lima tahun mendatang, itu pun revitalisasi bukan pasang baru,” katanya.

Dengan anggaran yang terbatas, lanjut Yana, Dinas Perhubungan akan memprioritaskan pembangunan PJU baru di jalan rawan kejahatan seperti begal.

“Pertama di Kalimalang, kedua yang sering kejadian begal di CBL, ketiga di Jalan Cikarang-Cibarusah, itu pemasangan baru, tapi biaya pembongkaran yang lama juga sama dengan pasang baru karena jaringan,” katanya.

PJU di sejumlah jalan utama di Kabupaten Bekasi saat ini kondisinya ada yang padam dan rusak. Menurut Yana, beberapa penyebabnya seperti under voltase.

“Yang mati lampunya ini juga harus dicek lagi, apakah lampunya sudah padam? Atau ada sparepart yang rusak? Ada juga yang penurunan daya, atau jaringan yang putus. Lalu kami lihat ada under voltase di sana, makanya kami koordinasi dengan PLN,” ungkapnya.