Buruh Tuntut Kenaikan Upah 13% dan Tolak PHK Besar-Besaran di Tengah Ancaman Resesi Global
DAKTA.COM - Kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga telah dirasakan dampaknya oleh kaum buruh. Setidaknya ada tiga item kebutuhan yang kenaikannya sangat memukul buruh. Pertama, makanan dan minuman, kedua transportasi, dan ketiga adalah perumahan atau sewa kontrakan.
Oleh karena itu, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. "Kami menolak bila kenaikan upah minimum menggunakan PP 36," ujarnya.
Adapun yang menjadi dasar tuntutan kenaikan upah 13% adalah nilai inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Inflansi diperkirakan 6,5%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4,9%. Maka jika ditotal didapat angka 11,4. Ditambah nilai produktivitas, maka sangat wajar jika kenaikan tahun 2023 adalah 13%.
Pihaknya meminta pemerintah dan Apindo tidak bermain-main dengab alasan pandemi, dan resesi global untuk menjadi dasar kenaikan UMK 1-2%.
"Ancaman resesi belum begitu mengancam Indonesia. Ukurannya sederhanaa. Pertumbuhan ekonomi masif positif," tegas Said Iqbal.
Dalam kaitan dengan itu, Partai Buruh dan KSPI juga menegaskan untuk menolak PHK besar-besar di balik ancaman resesi.
"Mendesak pemerintah dalam hal ini para Meteri untuk tidak menjadi provokator dan menakut-nakuti rakyat terkait resesi ekonomi," kata Iqbal. Menurutnya, tugas para meteri lah mencegah agar dampak buruk resesi global tidak berimbas pada rakyat. Bukannya justru menakut-nakuti rakyat.
"Rakyat sudah susah. Merea sudah mengurangi jajan anak. Mengurangi biaya makanan. Sementara di meja makan para menteri tidak ada yang berkurang. Tetapi rakyat disuruh bersiap. Terus kakau begitu kerjamu apa?" Tegasnya.
Partai Buruh mengecam keras gaya hidup pejabat yang tidak menunjukkan empati. Baru pulang dari luar negeri. Dari Amerika dan Eropa. Bukannya membawa investasi, tetapi mengatakan dunia sedang dalam resesi.
Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi masih positif. Namun demikian, untuk antisipasi, Said Iqbal meminta 3 hal ini diperkuat.
Pertama, ketahanan pangan. Indonesia adalah negeri gemah ripah loh jinawi. Oleh karena itu, ketahanan pangan di Indonesia sangat potensial untuk ditingkatkan.
Kedua, ketahanan energi. Kebutuhan gas, jangan dijual ke negara lain. Sehingga gas di dalam negeri bisa murah.
Ketiga, pengendalian kurs mata uang. Kalau rupiah jatuh, sementara kita harus membeli bahan baku dalam bentuk dollar dan menjual dengan rupiah, makan kondisi ekonomi akan semakin berdarah-darah.
Jika tuntutan tidak didengar, buruh akan turun ke jalan besar-besaran pada tanggal 10 November di Istana dan serempak di berbagai provinsi. Jika aksi ini pun tidak didengar, inflansi tidak terkendali, upah tidak naik, omnibus lah dipaksakan, ancaman PHK besar-besaran di depan mata, buruh akan melakukan mogok nasional pertengahan Desember.
Reporter | : | Warso Sunaryo |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments