BEKASI, DAKTA.COM -  Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifudaullah menyatakan bahwa dirinya menolak  kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan Pemerintah Pusat. Hal tersebut dinilai dirinya akan semakin mempersulit perekonomian masyarakat yang baru mulai membaik pasca pandemic covid-19, Senin (5/9/2022).

“Disaat kondisi ekonomi baru mulai membaik pasca covid-19 maka perlu adanya peninjauan kembali terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” ucapnya.

Lebih lanjut, pria asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa partai yang identik dengan warna orange tersebut menolak  adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan Pemerinta Pusat saat ini.

“Prsiden PKS secara resmi menolak kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sekali lagi saya ucapkan bahwa secara prinsip menolak karena kondisi ekonomi yang belum stabil dan beban masyarakat juga masih berat,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi, Sardi Effendi menyatakan bahwa sepakat dengan instruksi Presiden PKS. Hal tersebut diakui dirinya akan disebarluaskan kepada masyarakat bahwa kenaikan BBM tidak berpihak kepada khalayak umum.

“Sesuai instruksi Presiden PKS, bahwasannya Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi menolak keras adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena tidak berpihak kepada masyrakat. Kami akan sebarluaskan instruksi tersebut kepada masyarakat berupa spanduk dan lain-lain,” tutupnya

Sebelumnya Menteri Energi Arifin Tasrif menjelaskan harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter.

Sementara Solar subsidi naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6,800 per liter.

Selanjutnya, harga BBM jenis Pertamax juga naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.