LSI: Pemerintah Harus Telan Pil Pahit Dampak Kenaikan BBM
Menurut Djayadi, kenaikan harga BBM berisiko terhadap turunnya penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
"Saya kira risiko itu harus diambil oleh pemimpin, presiden. Approval rating turun, tapi itu semacam pil pahit yang harus diterima," kata Djayadi dalam rilis hasil survei secara daring, Minggu (4/9).
Ia berpendapat pemerintah menghadapi situasi sulit dalam mengambil kebijakan tersebut. Pasalnya, jika tidak menaikkan harga BBM bisa berdampak panjang bagi perekonomian negara. DAKTA.COM - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan pemerintah harus menelan pil pahit sebagai dampak dari keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Djayadi mengibaratkan langkah yang diambil pemerintah adalah mundur satu langkah untuk maju 10 langkah.
"Yang lebih dipikirkan adalah bagaimana caranya agar masyarakat tetap bisa daya belinya tidak turun terlalu jauh, tapi APBN tidak mengalami kesulitan yang menimbulkan kita tidak bisa menjalankan program-program kenegaraan yang lebih jauh," tuturnya.
Djayadi pun mengatakan sebelum memutuskan untuk menaikkan harga BBM pemerintah telah memutuskan bakal memberikan bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat bawah yang terdampak.
Menurut dia, ini merupakan salah satu mitigasi yang memang harus diambil pemerintah.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Aviliani mengatakan hal serupa. Menurut dia setiap kebijakan yang diambil memang memiliki konsekuensi.
Dia pun berpendapat langkah pemerintah menaikkan harga BBM sudah tepat. Sebab, jika tak dinaikkan, ia memperkirakan subsidi energi dalam APBN akan membengkak.
"Kalau tidak memilih kenaikan ini pembengkakan APBN berbahaya, Karena tadinya Rp200 triliun jadi Rp500 triliun. Ternyata sampai September sudah lebih dari Rp500 triliun, dan diperkirakan bisa lebih dari Rp600 triliun," ujar Aviliani.
"Jadi kalau dibiarkan maka pemerintah tidak ada pilihan harus menambah defisit, maka mau tidak mau," imbuhnya.
Aviliani juga mengatakan bahwa langkah pemerintah memberi BLT sudah tepat. Diketahui pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sebesar Rp12,4 triliun yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu.
Dana BLT itu diberikan Rp150 ribu per kepala keluarga per bulan dan mulai diberikan September hingga Desember.
Menurut Aviliani pemerintah bisa saja menyetop pemberian BLT setelah Desember. Sebab, ia memperkirakan harga minyak dunia akan turun tahun depan.
Adapun pada Sabtu (3/9) pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Kini harga Pertalite naik menjadi Rp10.000, Solar menjadi Rp6.800, dan Pertamax Rp14.500 per liter.
Sumber | : | CNN INDONESIA |
- Lebih Hemat, Water Kingdom Mekarsari Tawarkan Tiket Presale bagi Pengunjung
- 15 Tahun Berkiprah di Bidang Jasa Konstruksi, ASLI IPO di Awal 2024
- Gas Terus, Penerimaan PAD Kota Bekasi Tembus 87 Persen
- Hapimart Buka Cabang Baru di Grand Mal Bekasi
- Lippo Cikarang Cosmopolis Tawarkan Diskon Besar, Rumah Tapak Hanya Rp289 Juta
- Pentingnya Strategi Pelonggaran Ekspor Nikel Mentah Secara Bertahap
- Pentingnya Wujudkan Sistem Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia
- Summarecon Expo 2023 Hadirkan Produk Properti Unggulan
- Viola Residence Jadi Senjata Andalan Summarecon Crown Gading
- Launching Crystal Boulevard Signature Commercial Summarecon Bekasi Berjalan Sukses
- Crystal Boulevard Signature Commercial, Kawasan Terdepan di Summarecon Bekasi
- Komitmen Gelar Program SIAP SEHAT, KB Bukopin Bekasi Peduli Kesehatan Nasabah Pensiunan
- Summarecon Mall Bekasi Tahap Kedua Segera Dibangun
- Branch Executive OCBC NISP Karawang Tuparev Krisfian Audhi Hutomo Ajak Masyarakat Melek Investasi
- Berikan Tawaran Paket Istimewa ke Tamu, Rumah Makan Bang Jidor Jalin Kerjasama dengan WO
0 Comments