BEKASI_DAKTACOM: Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Najamudin Ramli menyayangkan respon lambat dari Pemerintah Kabupaten Singkil Aceh dalam merespon keresahan masyarakat terkait banyaknya gereja liar di wilayah mayoritas muslim tersebut.

"Pemkab Singkil sudah diperingati oleh masyarakat untuk meneggakkan aturan terakit rumah ibadah yang melanggar, sayangnya Pemkab tidak menindaklanjuti keluhan dari masyarakat," ujarnya dalam wawancara dengan Radio Dakta, Kamis (15/10).

Najamudin berpendapat, andai keluhan masyarakat segera ditangani oleh Pemkab Singkil, kemungkinan terjadinya konflik horizontal dapat dihindari.

Selain itu, kelambanan Pemkab Singkil yang berujung pada konflik ini justru memunculkan citra umat Islam yang tidak toleran.  

"Padahal umat Islam dalam pendirian rumah ibadah sangat patuh aturan, jangan kemudian kesalahan Pemda yang lambat bertindak justru dicitrakan menjadi kesalahan umat Islam yang tidak toleran," ungkapnya.

Dirinya juga melihat bahwa dalam setiap konfil agama, umat Islam selalu tersandera.

"Dimana-mana umat Islam selalu jadi korban, jika merujuk ke kasus Tolikara, sekarang pelakunya bebas," paparnya.

Najamudin pun menghimbau kepada aparat penegak hukum agar dapat bersikap seadil-adilnya dalam menyikapi kasus ini dan tidak takut terhadap tekanan-tekanan dari kelompok atau negara lain.