JAKARTA_DAKTACOM: Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya pada Rabu, (14/10) menyatakan agar aparat dapat bertindak adil dalam menyikapi konflik horizontal di Kabupaten Singkil, Aceh.

Hal ini melihat bahwa bentrok terjadi akibat maraknya gereja liar di wilayah yang justru didominasi oleh warga beragama Islam.

"Pendirian tempat ibadah itu bukan hanya semata-mata memiliki izin mendirikan bangunan saja, melainkan juga ketersediaan jamaah yang akan menggunakan tempat ibadah tersebut. Kalau misalnya disana cuma ada 5-10 orang jamaah kan untuk apa juga membangun tempat ibadah?" ungkapnya heran.

Mustofa mengakui sering menemukan adanya kecurangan dalam mendapatkan IMB untuk mendirikan tempat ibadah sehingga kerap memicu konflik horizontal dan menjadi sentimen keagamaan.

"Kalau berkaca pada SKB, pembangunan tempat ibadah itu kan butuh pengumpulan 60-90 KTP penduduk sekitar sebagai bukti bahwa ada jamaah yang membutuhkannya, nah ini yang banyak dipalsukan, karena mereka membangun tempat ibadah bukan karena kebutuhannya, tapi keinginannya," paparnya.

Dirinya juga mempertanyakan apakah aparat penegak hukum akan berlaku sama seperti saat menangani kasus pembakaran Masjid di Tolikara.

"Saya ingin tahu bagaimana proses hukum yang diterapkan kepada pelaku pembakaran gereja ini, apakah sama perlakuannya dengan pelaku pembakaran masjid di Tolikara. Silahkan jika mau diproses tapi harus fair," ujarnya.