JAKARTA_DAKTACOM: Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menduga adanya upaya politisasi dalam kasus pertemuan dirinya dengan Donald Trump melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Dalam proses pemeriksaan yg dilakukan oleh MKD, seharusnya materi perkara tidak boleh diungkapkan kepada publik. Tapi beberapa diantara mereka malah dengan sengaja mengumbarnya, ini kenapa? MKD itu bukan alat politik," ujar Fadli pada Selasa (13/10).

Fadli mencontohkan dalam periode sebelumnya juga terdapat anggota dewan yang tersangkut kasus asusila namun dalam prosesnya kemudian kasus tersebut menghilang begitu saja.

"Kalau memang ingin memproses tentang dugaan pelanggaran kode etik, ya harus dijelaskan dong apa yang dilanggar sehingga nanti kita mempunyai argument. Jangan kemudian memanggil tanpa menjelaskan duduk persoalannya, itu kan jadi mengada-ada," paparnya.

Sebelumnya, beberapa anggota DPR melaporkan tindakan kedua pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon atas dugaan melanggar kode etik anggota DPR karena hadir menemui bakal calon Presiden AS Donald Trump.

MKD juga sudah dua kali melakukan upaya pemanggilan kepada kedua pimpinan DPR tersebut, namun mereka tidak hadir dengan alasan pemanggilan tersebut tidak mencantumkan materi pemeriksaan.

Apabila pada pemanggilan ketiga, keduanya tidak hadir maka MKD akan  meminta bantuan pihak Kepolisian untuk menghadirkan keduanya.