PPATK Ungkap Dugaan Transaksi ACT Merembes ke Al Qaeda
DAKTA.COM - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan dugaan temuan aliran dana dari lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok Al Qaeda. PPATK masih berusaha memastikan kebenaran dari dugaan itu lewat serangkaian penelusuran.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavanda saat konferensi pers di kantor PPATK pada Rabu (6/7/2022). Ia menyampaikan transaksi mencurigakan itu mengalir ke salah satu orang yang diduga merupakan anggota Al Qaeda. Individu itu pernah diciduk oleh polisi Turki.
"Ada yang terkait dengan pihak yang, ini masih diduga ya, bersangkutan pernah ditangkap, menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait Al Qaeda," kata Ivan dalam konferensi pers itu.
Ivan namun menegaskan aliran dana ke Al Qaeda baru sebatas dugaan. PPATK dalam proses melakukan kepastian apakah transaksi mencurigakan itu memang tergolong transaksi terlarang.
"Ini masih dalam kajian lebih lanjut. Apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini kebetulan" ujar Ivan.
Ivan menerangkan nama-nama yang masuk ke PPATK merupakan hasil pendataaan. Sehingga tak sembarang nama bisa masuk dalam radar PPATK.
"Beberapa nama PPATK kaji berdasarkan kajian dan database yang PPATK miliki," ucap Ivan.
Sumber | : | REPUBLIKA |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments