DAKTA.COM - Pemerintah segera menerapkan sistem QR code untuk pembelian minyak goreng curah. Hal ini untuk memperbaiki tata kelola distribusi minyak goreng dan mencegah kelangkaan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah mengembangkan sistem serupa aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng dengan imigrasi program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) 1.0 ke 2.0 yang sedang berjalan.

"Pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi (seperti) PeduliLindungi melalui scan QR code dengan penyesuaian yang telah dilakukan. QR code, juga saya sudah dilaporkan tadi malam kita akan mulai segera ke depan ini," ujar Luhut saat konferensi pers Business Matching dalam rangka Percepatan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (10/6).

Luhut menerangkan semua pelaku usaha Crude Palm Oil (CPO), wajib terdaftar di sistem Simirah. Nantinya, sistem ini akan menjadi superapps untuk mengatasi pengelolaan minyak goreng dari hulu dan hilir.

Dengan sistem Simirah, pemerintah berharap jalur distribusi dapat berjalan dengan normal dan harga minyak goreng curah yang sudah berlangsung dapat terus menuju ke harga Rp 14 ribu per liter. Pasalnya, dari laporan masih ada di sejumlah daerah harga minyak goreng curah di atas Rp14 ribu per liter.

"Sekarang sudah banyak daerah yang terus menurun dan memang tadi Bapak Kapolri baru menyampaikan masih ada harga di Rp16 ribu dan Rp17 ribu tapi sedikit dan sudah banyak sekarang Rp14 ribu dan Rp15 ribu (per liter)," imbuhnya.

Menurut Luhut, berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah hari ini tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Kendati, begitu hal tersebut untuk menyeimbangkan CPO dan minyak goreng sesuai target pemerintah.

"Berbagai kebijakan pemerintah yang telah dibuat hari ini pastinya tidak dapat menyenangkan semua pihak. Kami akan terus berusaha, mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," sebutnya.

Luhut juga memastikan bahwa pemerintah segera menjalankan audit terutama bagi perusahaan yang tidak mendukung dan berperan dalam program Simirah.

"Kita sudah mem-pinpoint beberapa perusahaan yang kelihatan main-main. Saya sudah minta dan sudah tanda tangan suratnya. Saya sudah berikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPKP sudah terima dan mereka sudah mulai bekerja dalam waktu dekat ini," ujarnya.