JAKARTA, DAKTACOM - Presiden Joko Widodo mengkritik lembaga pemerintahan yang kerap mengedepankan ego sektoral dan tak terintegrasi dalam mengeksekusi kebijakan di lapangan. Hingga membuat negara mengalami kerugian.

"Saya ingatkan lagi saya tak bisa mentoleransi terjadinya kerugian negara dan kerugian masyarakat disebabkan oleh ego sektoral dan lembaga. Itu sudah setop. Cukup," kata Jokowi dalam pidato di Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit 2022) di Sulawesi Tenggara, Kamis (9/7).

Jokowi mengatakan imbas dari ego sektoral lembaga itu salah satunya membuat pembangunan infrastruktur jalan tol mangkrak puluhan tahun. Meski demikian, Jokowi tak merinci jalan tol mana yang mangkrak puluhan tahun tersebut.

Baginya, hambatan pembangunan jalan tol itu disebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah (Pemda) setempat dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Baginya, hambatan pembangunan jalan tol itu disebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah (Pemda) setempat dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Jalan tol berpuluh-puluh tahun berhenti karena pembebasan lahan, karena apa? Tidak saling komunikasi antara BPN dengan daerah, antara BPN dengan yang ingin mengerjakan tol Kementerian PU yang enggak sambung. Ada yang berhenti 10 tahun 20 tahun. Persoalan kecil tapi ga bisa diselesaikan," kata dia.

Jokowi bercerita sempat menghubungi pihak BPN dan Pemda untuk mengatasi mangkraknya proyek infrastruktur tersebut. Pada akhirnya persoalan yang terhambat itu diselesaikan dalam hitungan minggu.

Ia lantas meminta kepada seluruh pejabat dan lembaga pemerintahan pusat dan daerah untuk bersinergi dan memperbaiki pola komunikasi dengan baik.

"Saya tegaskan lagi permintaan saya kepada pejabat pusat dan daerah. Kementerian dan lembaga. Semua lembaga pemerintahan harus saling terbuka dan sinergi. Tapi riil. Ini pada tataran pelaksanaan. Kalau di forum rapat kita harus terbuka, prakteknya tidak. Semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan bersinergi," kata dia***

 

Baginya, hambatan pembangunan jalan tol itu disebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah (Pemda) setempat dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Jalan tol berpuluh-puluh tahun berhenti karena pembebasan lahan, karena apa? Tidak saling komunikasi antara BPN dengan daerah, antara BPN dengan yang ingin mengerjakan tol Kementerian PU yang enggak sambung. Ada yang berhenti 10 tahun 20 tahun. Persoalan kecil tapi ga bisa diselesaikan," kata dia.

Jokowi bercerita sempat menghubungi pihak BPN dan Pemda untuk mengatasi mangkraknya proyek infrastruktur tersebut. Pada akhirnya persoalan yang terhambat itu diselesaikan dalam hitungan minggu.

Ia lantas meminta kepada seluruh pejabat dan lembaga pemerintahan pusat dan daerah untuk bersinergi dan memperbaiki pola komunikasi dengan baik.

"Saya tegaskan lagi permintaan saya kepada pejabat pusat dan daerah. Kementerian dan lembaga. Semua lembaga pemerintahan harus saling terbuka dan sinergi. Tapi riil. Ini pada tataran pelaksanaan. Kalau di forum rapat kita harus terbuka, prakteknya tidak. Semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan bersinergi," kata dia***