BEKASI, DAKTA.COM - Nama Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bekasi, KH Madinah, digadang-gadang masuk dalam bursa kandidat bakal calon Wali Kota Bekasi di perhelatan Pilkada 2024.

Partai Demokrat Kota Bekasi menyampaikan wacana tentang kemungkinan mengusung KH. Madinah maju bersama partai berlambang bintang mercy itu.

"Saya melihat beliau adalah tokoh di Kota Bekasi yang mungkin bisa saja diajukan nanti oleh Partai Demokrat Kota Bekasi sebagai calon wali kota Bekasi jika sepertinya bagus," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Ronny Hermawan, Senin (23/5).

Ronny menjelaskan, pengusungan Madinah bukan tanpa alasan. Menurutnya, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Mahdaniyyah, Jatiasih itu memiliki sejumlah potensi dan kriteria yang dibutuhkan seorang figur pemimpin.

"Beliau punya ketokohan dan punya kemampuan sebagai PNS, ya tadinya, sebentar lagi kan sudah mau pensiun. Dan sebagai ketua NU, punya jaringan yang luas dan punya 20 badan otonom NU, seperti Ansor, Muslimat NU dan sebagainya. Punya pengurus cabang 12 kecamatan, punya (pengurus) ranting," ungkapnya.

Dengan seluruh kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Madinah, lanjut Ronny, diyakini dapat menjadi sebuah potensi besar untuk saling melengkapi dengan Partai Demokrat.

"NU dikatakan terbuka bagi siapa saja. NU juga milik Demokrat, Demokrat juga milik NU, jadi kita bersinergi untuk kebaikan bersama. Siapapun yang ingin membangun negeri ini, tentu digandeng dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya," imbuhnya.

Ronny menambahkan, Demokrat juga berfokus untuk persiapan pileg dan pilpres 2024. Pihaknya menargetkan kursi DPRD di setiap dapil dengan mengerahkan seluruh mesin partai.

"Kami juga sangat mendukung dan memberikan full energi untuk Ketum AHY maju Capres 2024. Ini menjadi tekad saya untuk memenangkan AHY Capres di Kota Bekasi," katanya.

Sementara itu, menanggapi wacana pengusungan Ketua PCNU Kota Bekasi pada Pilkada Kota Bekasi, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bekasi, Muhamad Jufri, menegaskan jika NU secara kelembagaan dilarang terlibat dalam politik praktis.

"Pengarahan PBNU, Kader NU harus memiliki tanggung jawab menjaga politik kebangsaan, yaitu menjaga Islam yang toleran dan moderat. Bahkan melarang PCNU terlibat politik praktis, namun secara individunya diperbolehkan," ujarnya.

"Saya kira kalau memang ada yang berkenan untuk maju, itu pilihan yang tepat dan pas, kami akan dorong bersama. Kami juga mendorong kader-kader NU dan Ansor lainnya harus berani maju jika punya potensi," jelas Jufri.

Jufri juga meminta kepada partai politik agar tidak menggunakan politik identitas ketika berkompetisi. Terlebih dengan menggunakan nama NU untuk kepentingan tertentu.