DAKTA.COM :  Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengaku banyak negara yang menawarkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak kepada Indonesia. Namun, pihaknya menolak tawaran untuk impor vaksin karena Indonesia mampu memproduksi secara mandiri.

"Insya Allah tidak ada yang susah untuk vaksin. Banyak juga negara yang menawari, kita bilang tidak. Kita bisa buat kok," kata Syahrul dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, Senin (23/5/2022).

Sejak era sebelum 1990-an Indonesia telah memproduksi vaksin PMK secara mandiri karena ketika itu belum bebas PMK. Tepat pada 1990 Indonesia mendapatkan pengakuan status bebas PMK dari Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) setelah 103 tahun lamanya menangani PMK.

Dengan pengalaman itu, Syahrul mengatakan, penyediaan vaksin tidak menjadi mengalami hambatan. Apalagi, Kementan telah menemukan jenis PMK yang masuk ke Indonesia yakni PMK serotipe O.

Hanya saja, kendala yang dihadapi mengenai keterbatasan kapasitas produksi. "Memang ada teknis-teknis yang terbatas, kita akan mencari anggaran lagi untuk itu," kata dia.

Syahrul mengatakan, Kementan melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya sedang berkonsentrasi untuk menyiapkan vaksin tersebut. Ketika vaksin siap, maka program vaksinasi massal akan dilakukan.

Di satu sisi, ia menegaskan pemerintah sangat berhati-hati dalam menentukan sikap maupun respons dalam penanganan PMK. Karena dipastikan akan berdampak besar bagi kelanjutan usaha ternak di Indonesia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, mengatakan, produksi vaksin akan dilakukan oleh Pusvetma Kementan. Peralatan pembuatan vaksin, metode pembuatan, serta para ahlinya masih ada.

Adapun fokus vaksinasi menyasar pada hewan ternak yang masih sehat dan belum terjangkit PMK. Untuk ternak yang terjangkit akan diberikan obat-obatan dan vitamin.

Secara nasional, total populasi ternak sebanyak 18 juta ekor adapun vaksinasi akan diberikan dua dosis setiap ternak. "Ini kita butuh dukungan. Dengan peralatan yang terbatas, diperkirakan Agustus sudah bisa dimulai uji keamanan vaksin," kata Nasrullah.

Ketua Komisi IV DPR, Sudin, meminta pemerintah untuk mempersiapkan vaksin PMK selama tiga bulan ke depan. Ia juga meminta transparansi Kementan dalam proses penyediaan vaksin PMK.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi pun meminta keseriusan Kementan dalam menangani wabah PMK. Hal itu ditekankan karena berkaca dari respons awal pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 yang seperti tak serius."Seperti Covid yang dibilang ini flu biasa cukup minum antibiotik sembuh, jangan sampai perspektif berpikir kita menangani PMK seperti Covid," katanya.