DAKTA.COM : Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto perintahkan aparatur turun ke lapangan pastikan tidak ada warga yang kelaparan.Menurutnya Camat dan lurah harus menerima seluruh keluhan masyarakat. Pihaknya saat ini menurut Tri, masih menemukan adanya pelayanan publik yang menjadi kuluhan warga.Dirinya ingin memastikan tidak ada warga yang kesulitan dalam hal kesehatan bahkan jangan sampai ada warga yang masih kelaparan.

" Tugas utama kita sebagai aparatur adalah memastikan tidak adanya keluhan dari masyarakat.Jangan sampai ada warga Kota Bekasi yang kelaparan.Saya masih mendengar adanya keluhan pembuatan suarat kependudukan. Tidak ada lagi warga yang mengeluh kesulitan mengurus suarat kematian, tidak ada lagi mereka kesulitan mengurus BPJS PBI,surat pindah karena masih ada yang kontrak rumah, dan pelayanan sosial lainya.Jangan sampai ada warga yang tidak bisa makan," kata Tri dalam Apel Pagi di Stadion Patriot Chanderabaga (23/5).

Tri bahkan meminta agar pada saat ada pemilihan RT dan RW, Camat dan lurah dapat memutuskan apabila proses musyawarah mufakat di lingkup warga tidak dapat keputusan.Meski mungkin ada tekanan namun sebagai aparatur harus tetap dapat mengambil keputusan di wilayah.

"Tidak ada keraguan bagi pimpinan wilayah meski ada tekanan,hal ini karena sesuai amanah Pancasila.Jika keputusan masyarakat tidak dapat mengambil keputusan maka pimpinan wilayah harus mengambil keputusan,"kata Mas Tri sapaan akrab Plt Walikota Bekasi.

Mas Tri juga memerintahkan aparatur di bawahnya agar peduli dan memastikan betul terkait pemberitaan yang ada di media masa bahkan di media sosial. Satu pekan terakhir menurutnya Kota Bekasi di viralkan melalui dua kejadian diantaranya masih adanya pungli di Terminal Bekasi dan pengoperasian truk pengangkut sampah yang sudah tidak layak jalan.

"Masyarakat harus di berikan pemahaman terkait informasi, minimal harus berimbang. Kemarin masih ada berita viral tentang pungli terminal dan adanya truk sampah yang rusak masih di pake. Ini tugas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan jawaban, jelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan evaluasi, kalo truknya akan di hapuskan jika tidak layak lagi, bahkan sudah ada penganggaran untuk membeli truk baru. Ini jangan di biarkan,dan bukan hanya tugas humas saja. Tapi seluruh OPD yang ada,"tegasnya.