JAKARTA, DAKTA.COM -- Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini terkait mafia minyak goreng sudah terbilang berani.

Hanya saja Andre menilai permasalahan mafia minyak goreng sulit diselesaikan sebab menteri-menteri terkait yang tidak cakap dan tidak bernyali.

"Masalahnya bukan di presiden atau pemerintah, permasalahannya mungkin menteri-menterinya kurang bernyali, menteri-menterinya kurang cakap dan perlu kita awasi bersama-sama," tutur Andre pada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (20/5)..
 

Menurut Andre, kebijakan Jokowi saat ini sudah cukup tegas dan memiliki tujuan yang jelas. Seperti diketahui Jokowi sempat melarang ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), namun kembali mencabut kebijakan itu.

"Beliau berani kok melakukan pelarangan sementara ekspor, lalu beliau juga mendengarkan aspirasi petani [sawit] lalu [kebijakan itu] dicabut," ucap Andre.

"Jadi menurut kami ini bisa kita selesaikan tanpa pansus karena sebenarnya secara policy, kebijakan Pak Jokowi punya ketegasan, punya kebijakan yang jelas tapi masalahnya menteri-menterinya nih belum konkret," imbuh politikus Gerindra tersebut.

Pemerintah Berani, DPR Tak Perlu Pansus

Andre juga berpendapat semestinya tidak diperlukan pembentukan panitia khusus (pansus) minyak goreng jika pemerintah berani sejak awal. Sebab, ia menilai, keberadaan pansus justru hanya menimbulkan kegaduhan dan politisasi.

"Menurut saya ini bisa kita selesaikan tanpa pansus kalau pertama-tama pemerintah serius, pemerintah bernyali. Paling kalau pansus kan muncul kegaduhan dan politisasi, yang dibutuhkan rakyat kan aksi dan solusi, bukan kegaduhan," kata Andre.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi akan kembali membuka keran ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan minyak goreng mulai Senin (23/5) mendatang. Kebijakan ini menandai larangan ekspor yang baru berlaku sejak 28 April lalu.

Pencabutan larangan itu dilakukan karena pasokan minyak goreng dalam negeri sudah melimpah dan harganya pun turun. Jokowi mengklaim karena larangan ekspor pasokan minyak goreng bertambah di pasaran dari yang hanya 64 ribu ton menjadi 211 ribu ton per bulan.

Jokowi sempat menerapkan larangan ekspor karena harga minyak goreng curah naik tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, sampai menyumbang inflasi bagi perekonomian masyarakat.

Harga minyak goreng curah yang dipatok dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14 ribu per liter melambung sampai Rp20 ribu per liter. Pun begitu dengan minyak goreng kemasan yang harganya bisa menyentuh Rp51 ribu per dua liter.