KABUPATEN BOGOR, DAKTA.COM --Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, memastikan aktivitas pelayanan kepada masyarakat berjalan normal usai Bupati Ade Yasin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, menyebutkan bahwa segala aktivitas kedinasan yang berkaitan dengan bupati akan diwakilkan oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin.

"Aktivitas masih berjalan seperti sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kaitannya dengan apakah nanti itu dihadirinya dengan Pak Sekda atau Pak Wakil disesuaikan dengan jadwal," kata Bayu saat ditemui di Kompleks Pemkab, Cibinong, Bogor, Rabu (27/4/2022).

Ia menyebutkan bahwa seharusnya Bupati Ade Yasin pada Rabu pagi dijadwalkan menghadiri kegiatan dengan Kedutaan Besar Hungaria di Citeko, Cisarua, Kabupaten Bogor. "Pada dasarnya kami tetap menunggu hasil pemeriksaan dari KPK, KPK mempunyai kewenangan 1x24 jam, lalu nanti seperti apa perkembangan hasilnya, kita tunggu sama sama," ujar Bayu.

Pantauan wartawan pada Rabu siang, rumah dinas bupati yang sehari-hari ditempati oleh Ade Yasin pun tertutup rapat. Rumah dinas dijaga dua orang Petugas Satpol PP, tanpa ada aktivitas orang yang keluar masuk area rumah dinas.

Sekitar 50 meter dari rumah dinas, area Kantor Bupati Bogor pun terpantau tak banyak pegawai yang beraktivitas. Hanya ada beberapa pejabat setingkat kepala dinas keluar masuk kantor bupati karena hendak rapat dengan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor Ade Yasin terkait kasus dugaan suap. "Benar, tadi malam sampai Rabu (27/4/2022) pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain Bupati Bogor, kata dia, beberapa pihak yang turut ditangkap di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Ali mengungkapkan kegiatan tangkap tangan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.