Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Jabar Majid menggelar reses di daerah dapilnya Kabupaten Bekasi untuk melihat persoalan penanganan banjir yang masih belum selesai
 
Ia mengatakan penanganan banjir dan dampak pasca banjir harus dilakukan secara berkesinambungan antara pihak pemerintah, masyarakat, dan komunitas agar tidak terjadi permasalahan penanganan banjir di masyarakat.

"Jadi sebenarnya reses kemarin misal di Babelan, persoalan masalah banjir banyak disampaikan warga. Dan yang paling diminta adalah bagaimana normalisasi sungai kecil," ucap Abdul Majid.

Masalah pendidikan di Kabupaten Bekasi juga menjadi perhatian saat kegiatan reses. Pembangunan sekolah di beberapa desa menjadi perhatian karena kondisi yang tidak layak. Ia mengatakan anggaran APBD untuk pendidikan sangat minim dan harus menjadikan skala prioritas.

"Dan ini kita akan masukan ke dalam kebijakan umum pemerintah dalam penyusunan APBD dan ini kita minta menjadi skala prioritas. Kita belum bicara angka dan kita belum berbicara kepada gubernur," ujarnya.

Ia juga mengatakan dampak pandemi Covid 19 berpengaruh pada potensi pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya dalam sektor pajak. Ia menerangkan pada  2021 ada target APBD Jawa Barat senilai Rp41,4 triliun. Namun kondisi yang terjadi akibat covid 19 terjadi perubahan target.

Terkait dengan BUMD yang ada di kabupaten bekasi dirinya akan lakukan evaluasi terkiat kinerja setiap BUMD. Dirinya mengingatkan tugas BUMD untuk melayani kebutuhan masyarakat di banding pendapatan terhadap pemasukan APBD.

"Harus kita ingat bahwa BUMD yang ada di Jawa Barat fokus untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Jangan lihat usaha ini tidak memberikan manfaat untuk pendapatan daerah, fokus dulu untuk pelayanan masyarakat".