CIKARANG, DAKTA.COM - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Jabar Majid melihat persoalan penanganan banjir masih menjadi usulan tertinggi saat dirinya menggelar reses di daerah pemilihannya di Dapil VIIII Kabupaten Bekasi.

Pernyataan itu disampaikan Abdul Jabar dalam talkshow virtual di Dakta dalam program Adhikarya Parlemen, Rabu (23/3).

Ia menjelaskan, penanganan banjir dan dampak pasca banjir memang harus dilakukan secara berkesinambungan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dimasyarakat.

"Jadi sebenarnya reses kemarin misal di Babelan, persoalan masalah banjir banyak disampaikan warga. Dan yang paling diminta adalah bagaimana normalisasi sungai kecil," jelas Abdul Majid.

Selanjutnya tak kalah penting, usulan pendidikan. Baik itu pembangunan sekolah baru maupun penambahan rombongan belajar baru. "Dan ini kita akan masukan ke dalam kebijakan umum pemerintah dalam penyusunan APBD dan ini kita minta menjadi skala prioritas. Kita belum bicara angka dan kita belum berbicara kepada gubernur," papar Abdul Jabar.

PAD Jabar 2021 Turun

Dampak pandemi covid 19 berimbas kepada potensi pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya dalam sektor pajak.

Abdul Jabar menerangkan pada  2021 ada target APBD Jawa Barat senilai Rp41,4 triliun. Namun kondisi yang terjadi akibat covid 19 terjadi perubahan target APBD itu.
 

"PAD sektor pajak saja kita mengalami penurunan sekitar Rp5 triliun dari target sekitar Rp25 T pada tahun 2021," tegas Abdul Jabar yang juga Politisi PKS itu.

Ia juga melihat seluruh stakeholder di Pemprov Jawa Barat sudah berkerja maksimal. Namun daya ekonomi masyarakat yang menurun, lanjut Abdul Jabar, berimbas kemampuan pajak yang harus dibayarkan juga menurun.

"Karena masyarakat akan memprioritaskan kebutuhan rumah tangga dulu sebelum membayar pajak," ucapnya.