DAKTA.COM - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mempertanyakan klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tentang masyarakat yang setuju pemilu 2024 ditunda.

Sebelumnya, Luhut menyebut big data dari percakapan media sosial menyatakan tak sedikit warga yang mendukung pemilu 2024 ditunda. Termasuk warga yang selama ini memilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP.

"Dalam survei internal kami para pemilih Demokrat menghendaki 2024 ada pemilu. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut," kata Andi kepada CNNIndonesia.com, Jumat

Apabila Luhut memiliki survei sendiri, kata Andi, maka aspirasi tentang penundaan Pemilu 2024 tidak perlu dilanjutkan. Menurutnya, masyarakat yang setuju penundaan pemilu perlu diberikan edukasi soal sejarah dan konstitusi.

"Kalaupun benar ada survei berbeda versi Pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti," kata Andi.

Andi pun menyinggung sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat turun dari masa jabatannya pada 2014. Kata dia, meski hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 72 persen, SBY memilih untuk tidak menambah masa jabatan.

Padahal, hasil survei internal Demokrat juga menunjukkan sebagian besar masyarakat juga menghendaki SBY melanjutkan masa jabatannya. Bahkan, kata Andi, SBY memilih untuk menutup wacana tersebut sebab akan mengancam demokrasi.

"Apakah saat itu ada keinginan rakyat memperpanjang jabatan SBY. menurut survey kami ada. Tapi tidak kita publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode," kata Andi.

"Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadapa isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut bicara demikian didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Menurutnya, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini," kata Luhut dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Big data itu, kata Luhut, menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi Covid-19. Luhut mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.