DAKTA.COM - Politik adalah seni untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang ingin berkuasa, harus berpolitik. Yang ingin terus berkuasa, harus pandai dalam berpolitik.
 

Dalam politik, tidak ada halal haram. Yang ada, hanyalah apa yang menjadi faktor pendorong diraihnya kekuasaan dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempertahankan bahkan melanggengkan kekuasaan. Dalam politik, berdusta itu biasa, ingkar janji itu mesti, dan khianat itu hanyalah cara untuk melupakan rakyat pada satu janji untuk dipalingkan pada janji lainnya.
 

Jokowi, menyebut orang yang mengusulkan tiga periode jantannya sebagai menampar muka, cari muka dan menjerumuskan. Tapi ingat, ini hanya untuk yang mengusulkan Jokowi tiga periode.
 

Tapi bagaimana dengan yang mengusulkan menunda Pemilu ? Jelas, tak akan disebut menampar muka, cari muka dan menjerumuskan Jokowi. Langkah ini, tentu saja akan membahagiakan Jokowi. Sebab, dengan ditunda pemilu otomatis jabatan Jokowi sebagai Presiden tetap bertahan.
 

Kalau wacana tiga periode, itu lebih berkeringat untuk mempertahankan Jokowi. Pertama, harus amandemen pasal 7 UUD 45 agar ada peluang Presiden bisa dipilih berkali kali (tidak dibatasi maksimal dua periode). Kedua, harus berkeringat kampanye untuk memenangkan Pilpres.
 

Wacana tiga periode, masih ada resiko gagal. Untuk ubah konstitusi, MUDAH SAJA. Asal DPR MPR yang dikendalikan partai sepakat, beres. Soal rakyat teriak, abaikan. Toh kalau demo paling juga capek, buktinya di omnibus law demo rakyat juga bisa diabaikan.
 

Tapi, untuk dapat terpilih kembali dalam Pilpres, rasanya Jokowi harus berkeringat. Dan masih ada potensi gagal, karena kegagalan Jokowi pasti menjadi bahan evaluasi rakyat. Warga Wadas misalnya, dipastikan akan mengevaluasi pilihan setelah kasus tambang batuan andesit merobek robek ketentraman desanya.
 

Kalau dengan modus penundaan Pemilu, itu simpel tidak butuh suara rakyat. Semua partai, anggota DPR, DPD, DPRD, juga akan ikut happy. Sebab, Pemilu dilaksanakan serentak dari memilih calon DPR, DPD, DPRD hingga Presiden. Jika pemilu ditunda, otomatis seluruh anggota DPR, DPD, DPRD mendapatkan berkah perpanjangan kekuasaan, sebagaimana berkah itu diharapkan Presiden.
 

Tunda Pemilu tidak harus Jokowi atau Joman yang bicara. Bisa ditugaskan kepada pimpinan partai untuk bicara. PKB, PAN dan Golkar, sangat gembira dengan tugas itu, karena mereka juga akan sangat diuntungkan dengan penundaan Pemilu.
 

Kalau sudah begini, negara ini memang cuma milik mereka. Rakyat cuma ngontrak, jadi tak usah ikut protes. Bahkan sudah ada Ahli Tata Negara, telah menyiapkan tiga skenario sandaran legitimasi secara konstitusi untuk memuluskan perpanjangan kekuasaan Jokowi dengan modus menunda Pemilu.
 

 Kalau Jokowi mau terus berkuasa, Anda bisa apa ? menunda Pemilu itu hanya butuh mengamandemen konstitusi. Sementara DPR dan MPR, itu secara substansi kepanjangan tangan partai, bukan wakil rakyat. Kalau partai perintahkan anggotanya di DPR dan MPR mengamandemen konstitusi, Anda bisa apa ?
 

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik