JAKARTA, DAKTA.COM- Pemerintah kembali menambah pintu masuk kedatangan internasional. Kebijakan itu diterapkan saat kasus virus corona (Covid-19) aktif melonjak jadi 375.857 kasus.

Pintu masuk baru tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Salah satunya pintu kedatangan via udara di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Pada pengaturan Inmendagri 10/2022, terdapat penambahan pintu masuk udara, yaitu Bandara Zainuddin Abdul Madjid di NTB," kata Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal ZA melalui keterangan tertulis, Selasa (15/2).

Bukan hanya jalur udara yang dibuka saat ini, melainkan juga jalur laut dan jalur darat. Pemerintah membuka pintu kedatangan internasional via laut di Tanjung Benoa, Bali; Batam dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

Pintu masuk internasional jalur darat juga dibuka di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan PLBN Entikong di Kalimantan Barat. Pemerintah pun membuka jalur masuk via darat di PLBN Motaain, Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah pun mengatur layanan pergantian dan pemulangan awak kapal berbendera asing. Aturan itu berlaku bagi warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI).

"Dapat dilakukan di Pelabuhan Belawan, Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun), Batam (Pulau Galang, Batu Ampar, dan Kabil), Merak, Tj. Priok, Tj. Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung," ucap Safrizal.

Sebelumnya, pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh daerah. PPKM di Jawa-Bali diperpanjang hingga 21 Februari, sedangkan PPKM luar Jawa-Bali diperpanjang hingga 28 Februari.
 

Meski PPKM diperpanjang, pemerintah justru melonggarkan sejumlah peraturan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mempersilakan warga untuk jalan-jalan.

"Kalau memang dia sudah vaksin, sudah dua kali, sudah booster, tidak ada komorbid, ya jalan-jalan saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan," ungkap Luhut pada jumpa pers daring di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/2).