BEKASI, DAKTA.COM - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim mengatakan, bahwa persoalan sampah di Kota Bekasi harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Apalagi setiap tahun volume sampah terus bertambah.Dan lagi, pengelolaan sampah belum memadai juga dengan lahannya yang semakin tahun semakin tak tertampung.

Sehingga Pemerintah harus mencari solusi bagaimana mengelolah sampah, karena Kota Bekasi pernah di tawarkan oleh pihak swasta yang ingin mengelolah sampah di Kota Bekasi.

"Kita juga sudah coba panggil kepala Dinas LH. Katanya sudah bertamu ke Cina sana dan sudah melihat teknologi sampah yang satu Tronton setelah di kelolah yang tersisa ya hanya beberapa kilo saja. Tetapi yang kita persoalkan sekarang ini swasta yang mana yang mau investasi sebenar-benarnya mengelolah sampah," kata Arif sapaan akrabnya.

Karena, lanjut dia. Pernah ada kerjasama dengan pihak swasta tetapi pihak swastanya wanprestasi. Dan ini harus saling mendukung antara pihak swasta dan Pemkot harus serius.

Jangan lagi menghambat proses kemajuan teknologinya. Dan jangan memberatkan segala sesuatunya, seperti Izin dan lain sebagainya.

"Ini harus sinkron. Supaya semuanya bisa berjalan. Kalau kita melihat, tidak di rubah dari sekarang (tahun 2022) ini. Tidak dirubah kebijakannya. Ini 2027-2030 sudah tidak ada tempat lagi untuk membuang sampah. Mau kemana kita buang lagi. Sementara kita juga masih ketergantungan dengan DKI Jakarta dana Hibahnya dan segala macamnya. Kalau sampai kita tidak memanfaatkan milik kita sendiri," tambahnya.

Persoalannya, lebih lanjut, kata dia. Pemkot bukan harus lebih baik lagi, tetapi Pemkot harus serius 100 persen. Supaya pengusaha yang nanti mengelolah sampah tidak wanprestasi, tidak gagal targetnya.

Sehingga dirinya meminta pemerintah Kota Bekasi jangan setengah-setengah untuk memikirkan sampah.

"Yang saya lihat sekarang ini setengah-setengah. Bank sampah targetnya tidak sesuai. Membentuk segala sesuatunya tidak sampai clear. Hanya program dimulai mandek di tengah jalan," terangnya.

Ia juga menyampaikan, 10 tahun kedepan mau di buang ke mana lagi sampah warga Kota Bekasi. Kalau punya mimpi di implementasikan mimojnya sehingga masyarakat bisa merasakan.

Sebab, polemik sampah Sekarang ini di lihat dari masyarakat. Ada mobil sampah mogok sampai satu Minggu tidak di angkut bau kemana-mana sampah berserakan.

Tambah lagi keseriusan Pemerintah Daerah mana ada pemungut sampah swasta di Perumahan-perumahan. Swasta kontrak dengan perumahan, seharunya itu inkamnya Pemerintah Daerah.

"Seriunya harus full. Jangan cuma mengada-ada. Plt Walikota Bekasi kalau mau serius tunjukin. Inikan dari dulu Kanya pihak swasta yang mengangkut sampah dia setiap perumahan. Itu kemana PAD nya. Mendingan DLH yang memungut. Pada intinya saya setuju sampah dikelolah dengan teknologi. Apalagi sampah yang di kelolah bisa menghasilkan energi pastinya saya setuju," ungkapnya.

Sebelumnya Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto berharap agar ada campur tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah pusat dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi di Kota Bekasi. Hal ini karena ada dua tempat pembuangan sampah di Kota Bekasi yaitu Sumur Batu dan TPS Bantar Gebang.

"Saya berharap agar Pemrov dan Pusat ikut serta membantu penyelesaian masalah sampah di Kota Bekasi, "ungkap Tri