JAKARTA, DAKTA.COM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan pengadaan mobil Istana Kepresidenan Jakarta atau Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp8,3 miliar.

"Iya, sebaiknya dibatalkan hingga APBN kondusif untuk pengadaan mobil tersebut. Apalagi defisit APBN kita masih tinggi," kata Misbah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/2).

Misbah menegaskan pemerintah seharusnya tak memaksakan pengadaan mobil dengan harga mahal. Terlebih lagi, saat ini Indonesia tengah menghadapi gelombang ketiga penularan virus corona (Covid-19 ) yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

"Di tengah gelombang ketiga Covid-19 saat ini, tidak elok bila pemerintah memaksakan pengadaan mobil istana kepresidenan ini dilanjutkan, meski dengan dalih mobil tersebut digunakan untuk tamu kenegaraan," kata Misbah.
 

Misbah mengakui bahwa proses penetapan anggaran pengadaan mobil tersebut pasti sudah dibahas di tahun sebelumnya. Namun, Ia menilai pemerintah masih memiliki peluang untuk mengubahnya melalui APBN Perubahan 2022.

"Dan anggaran itu bisa difokuskan untuk penanganan pandemi," kata dia.

Di sisi lain, Misbah mengimbau agar pemerintah mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis menuju defisit APBN maksimal 3 persen terhadap PDB pada 2023 mendatang. Kondisi itu membutuhkan efisiensi anggaran menjadi hal mutlak dilakukan.

"Jangan sampai terkesan bahwa pemerintah 'semaunya' menggunakan anggaran, sementara penanganan Covid-19 dilimpahkan ke Dana Desa dengan keluarnya Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN 2022," ucap dia.
 

Sebelumnya, Sekretariat Presiden (Setpres) menjelaskan pengadaan mobil baru Istana Kepresidenan Jakarta senilai Rp8,3 miliar akan digunakan untuk antar jemput tamu negara.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan pengadaan mobil baru ini telah diusulkan sejak 2018. Pengadaan dilakukan secara bertahap pada 2019 hingga 2024 karena pagu anggaran terbatas.

Heru menyampaikan pengadaan mobil baru Istana Kepresidenan ini juga dalam rangka peremajaan. Heru menjelaskan, ada sejumlah unit kendaraan Istana yang dihapuskan pada 2021.