BEKASI, DAKTA.COM : Sebanyak empat kursi jabatan Kepala Dinas mengalami kekosongan Dari empat jabatan yang kosong yakni, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Inspektorat, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Keempat jabatan kepala dinas yang kosong sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) untuk Disperkimtan di isi oleh Yudianto Asisten Daerah (Asda) 1, untuk Kepala Inspektorat di isi oleh Sekretaris Inspektorat Medan Sudjana, untuk Disparbud diisi oleh Sekretaris Disparbud Deded Kusmayadi dan untuk Bapenda diisi oleh Nadih Arifin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Diketahui, kosongnya jabatan keempat Kepala Dinas karena masuk masa pensiun serta berkaitan dengan kasus rasuah yang menyeret pejabat Pemkot Bekasi. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto mengatakan, untuk sementara, kekosongan kursi kepala dinas diisi oleh pelaksana tugas. Menurutnya ditunjuknya pelaksana tugas karena Plt Wali Kota Bekasi saat ini belum ada kewenangan melakukan rotasi dan mutasi.

"Dilakukan definitifnya itu, ketika Plt Wali Kota Bekasi sudah ada kewenangan. Baru akan dilakukan sertijab di empat kepala dinas yang kosong," kata Karto kepada Radar Bekasi, Minggu (6/2).

Apalagi, lanjut dia, Kota Bekasi dalam kondisi sensitif. Jika Plt Wali Kota Bekasi mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri, menurutnya, boleh-boleh saja, akan tetapi akan dilihat kondisi dan situasinya.

Pihaknya mengklaim kekosongan jabatan di empat dinas, tidak menjadi kendala. Meskipun belum bisa mengeluarkan kebijakan.

“Tetapi untuk sementara ini, kita masih menunggu Plt Wali Kota Bekasi apakah mau bersurat ke Kemendagri. Kita masih menunggu, ucapnya.

Ia juga menyampaikan, sebelumnya telah dilakukan tes asesmen untuk menempati jabatan Kepala Bapenda. Tetapi dengan adanya kasus  rasuah yang menjerat Wali Kota Bekasi, sehingga tes asesmen yang sudah berjalan tidak bisa dilakukan pelantikannya karena belum ada keputusan.

"Hasilnya belum bisa saya paparkan ya karena belum ada keputusan. Sepuluh Kepala Dinas yang ikut asesmen juga belum bisa saya buka namanya. Karena belum ada keputusannya," ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan belum bisa dilakukan pelantikan kepala dinas baru dengan kondisi seperti ini. Akan tetapi pihaknya akan menunggu keputusan dari Kemendagri saat Plt Wali Kota Bekasi bersurat.

“Kita ingin sih secepatnya kekosongan jabatan kepala dinas ini diisi. Ketika ada wali kota definitif bisa saja langsung dilantik kepala Dinas Baru," imbuhnya.

Iajuga mengimbau, kepada Plt di empat Dinas yang telah di tunjuk oleh Plt Wali Kota Bekasi, agar melaksanakan ketentuan aturan dan integritas.

"Saya harap keempat Plt Kepala Dinas bisa menjalankan ketentuan dan aturan yang ada. Saya juga ingin keempat kepala Dinas yang kosong dapat ditempati Kepala Dinas definitif agar pemerintah kembali berjalan normal," tukasnya.