JAKARTA, DAKTA.COM : Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka daftar 198 pesantren yang disinyalir terafiliasi dengan terorisme.

Menurut JK, data tersebut mesti diungkap ke publik. Pihak pesantren terkait juga harus dipanggil.

"Kita harus panggil satu persatu, artinya kalau memang ada sesuatu ada buktinya kan orangnya bisa dipanggil," kata JK saat ditemui wartawan di salah satu hotel di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (31/1).

JK mengingatkan agar BNPT tidak hanya melempar isu yang pada akhirnya membuat semua pesantren tersudutkan. BNPT, kata JK, harus memanggil pihak terkait dan melakukan tindakan jika memang pesantren itu terbukti terafiliasi dengan organisasi teroris.

"Ya tentu kalau memang ada buktinya silakan ambil tindakan, jangan kita mengeluarkan isu kemudian pesantren menjadi seperti disudutkan semuanya," kata politisi senior Partai Golkar tersebut.

Menurut JK, tindakan BNPT mengumumkan 198 pesantren disinyalir berafiliasi dengan terorisme tanpa pembuktian membuat warga pesantren resah.

Karenanya, ia menegaskan data 198 pesantren itu harus dibuka. Meski demikian, BNPT juga harus berhati-hati dan disertai dengan badang bukti.

"Sekalian saja (dibuka) tapi hati-hati mesti ada buktinya nanti protes pula. Ya, hati hati," kata JK mewanti-wanti.

Sebelumnya, Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar menyebut sedikitnya 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam dan luar negeri termasuk ISIS.

Menurut Boy, 11 dari 198 pesantren itu terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS.

"Kami menghimpun Ponpes yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks Intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," kata Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1)