JAKARTA, DAKTA.COM : Politikus Partai Gerindra, Kamrussamad meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membeberkan daftar nama pengusaha yang meminta penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.

Menurutnya, daftar nama itu diperlukan untuk mengecek rekam jejak pengusaha terkait dalam membayar pajak selama ini.

"Karena itu kita minta daftar nama-nama pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda, agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui sejarah pembayaran pajaknya," ucap Kamrussamad kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/1).

Ia berkata, Kementerian Investasi/BKPM merupakan produk turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Menurutnya, keputusan MK tersebut kemungkinan membuat investor jadi bersikap wait and see (menunggu dan melihat)

Atas dasar itu, Kamrussamad menduga, Bahlil tengah mencari perhatian baru ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat pernyataan yang mengatasnamakan pengusaha.

Kamrussamad mengkritik pernyataan Bahlil bahwa alasan rata-rata pengusaha ingin Pemilu 2024 tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Ia menyatakan, dunia usaha selama pandemi Covid-19 sudah mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah.

"Dunia usaha saat pandemi telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai restrukturisasi pinjaman di perbankan selama empat Tahun sejak Maret 2020 sampai Maret 2023, hingga penjaminan kredit modal usaha sesuai PMK 72/2021," tutur Kamrussamad.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.

Bahlil menyebut langkah memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan pemilu bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia diketahui bahwa mayoritas responden tidak mau jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027 Mereka menolak wacana tersebut meski ada alasan demi memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.

"33,4 persen setuju, 30,9 persen sangat tidak setuju, 2,9 persen kurang setuju, dan 5,2 persen sangat setuju," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei lembaganya, Minggu (9/1).