CIKARANG, DAKTA.COM - Organda Kabupaten Bekasi tidak setuju dengan rencana pemerintah menghapus bahan bakar jenis premium dan pertalite. Penghapusan bahan bakar jenis tersebut dinilai akan semakin menyusahkan pengusaha angkutan perkotaan (angkot). 

"Untuk saat ini DPC Organda Kabupaten Bekasi belum setuju. Karena proses pemulihan di sektor transportasi aja belum ada yang signifikan," kata Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bekasi, Yaya Ropandi, Jumat (31/12). 

Jika premium dan pertalite dihapus, lanjut Yaya, dampak yang paling dirasakan oleh pengusaha angkot ialah membengkaknya pengeluaran untuk bahan bakar. 

"Pengeluaran bahan bakar akan membengkak. Oleh karena itu kalau (rencana premium dan pertalite dihapus) betul terjadi, harus ada kompensasi terhadap angkutan umum," katanya. 

Kompensasi bagi angkot yang dimaksud Yaya yakni di antaranya keringanan pembayaran pajak dan pembelian onderdil kendaraan.

"Ini penting kiranya diperhatikan dan menjadi fokus pemerintah sebelum melakukan peniadaan premium," ucapnya. 

Sejak Covid-19 mewabah di Indonesia, sektor transportasi menjadi salah satu yang terpukul. Karena kegiatan atau mobilitas warga dibatasi, termasuk di Kabupaten Bekasi. 

"Nasibnya belum bisa dikatakan mengembirakan, yang penting kendaraan bisa beroperasi dan sopir tidak menggangur. Sebelum pandemi penumpang angkot 11 orang, sejak pandemi menjadi enam orang. Sementara biaya operasional tetap," ungkap Yaya.