JAKARTA, DAKTA.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi ekonomi Indonesia.

Meski begitu, ia yakin ekonomi Indonesia akan semakin membaik pada 2022.

“Tahun 2021 adalah tahun yang berat, tetapi solusinya adalah inovasi dan optimisme. Jadi, bekal untuk 2022 adalah teruslah berinovasi, optimis, jadi kita akan maju. Jangan lupa protokol kesehatan menjadi kunci, juga lakukan booster vaksin,” kata Airlangga dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (30/12).

Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 hanya 4 persen. Hal itu tak terlepas akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat adanya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di berbagai daerah.

Meski begitu, Airlangga menilai sejumlah hal yang terkait dengan ekonomi Indonesia sudah membaik. Penerimaan perpajakan misalnya, sampai 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak mencapai Rp 1.231,8 triliun, atau menembus 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Kinerja investasi di 2021 juga dinilai sangat baik dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Sepanjang kuartal I-III 2021, realisasi investasi telah mencapai Rp 659,4 triliun, atau 73,3 persen dari target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp 900 triliun.

Pada tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Target ini dinilai sejalan dengan proyeksi dari sejumlah lembaga internasional seperti IMF (5,9 persen), OECD (5,2 persen), dan World Bank (5,2 persen).

“Proyeksi itu akan bisa dicapai dengan catatan kondisi kesehatan stabil, dan nilai ekspor naiknya besar karena harga komoditas juga sedang tinggi. Tapi momentum ini harus dilihat dalam 6 bulan pertama dulu untuk bisa memutuskan kebijakan selanjutnya,” kata Menko Airlangga.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di tahun depan tetap akan bergantung kepada beberapa hal. Mulai dari keberhasilan pengendalian pandemi hingga respon kebijakan ekonomi yang tepat dari sisi fiskal dan moneter.

Sejumlah risiko tetap tetap diwaspadai pemerintah agar tidak menganggu momentum pemulihan ekonomi ke depan. Risiko tersebut diantaranya kenaikan harga energi dan inflasi, disrupsi, krisis Evergrande di Tiongkok, dan normalisasi kebijakan moneter negara maj