BEKAS, DAKTA.COM : Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro Nilai Sistem Pengawasan Sarana Sekolah oleh Dinas Pendidikan Lemah .

"Ini berarti ada sistem pengawasan terhadap sarana prasarana gedung yang lemah di Dinas Pendidikan karena SDN Bojong Menteng VII kerusakanya sudah lima tahun. Saya yakin pihak sekolah sudah mengusulkan ke Dinas, mengapa ini tidak menjadi masukan kegiatan di tahun berikutnya, bahkan di APBD 2022 pun tidak di alokasikan, "ungkap Choiruman pada Dakta. Com (24/12).

Pihaknya juga menyayangkan tidak di masukanya anggaran perbaikan di APBD tahun depan padahal sudah berkali -  kali di usulkan oleh pihak sekolah. Dan hal ini harusnya tidak terjadi jika pengawasan dah perencanaan yang di lakukan Dinas Pendidikan berjalan.

"Kenapa sampai lolos, jika sudah di usulkan dan di dalam usulan pasti ada jumlah anggaran yang harus di siapkan. Ini bentuk kelemahan di perencanaan. Apakah sekolah rusak hanya ada di bojong menteng 7 saja?, apakah mebelairnya ada ?, belum lagi standarisasi sekolah yang harus ada misalnya adanya tempat ibadah,sarana  olahraga, ruang laboratorium dan perpustakaan, "ucapnya.

Ketua mendesak agar Disdik juga harus membuat perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang dalam hal sarana pendidikan. Dan kondisi kerusakan sekolah SDN Bojong Menteng VII menjadi catatan oleh DPRD.

"Perbaikan paling awal adalah penguatan sistem perancanaan pendidikan, penerapan standarisasi sekolah , ada perbaikan baru di sekolah yang  sudah eksiating .Hari ini. Harus ada SOP yang jelas supaya siatem laporan sekolah rusak ada kepastian.

Perencanaan, penganggaran dan review, monitoring serta evaluasi harus di lakukan terarah dan terdokumentasi.Sehingga jangan sampai ada sekolah yang siswanya deprok

"Tahun lalu masih ada sekolah yang deprok di lantai, jika tahun ini ada maka  di pasti sistim di Dinas Pendidikan tidak Jalan,"ucapnya.