Internasional / Asia /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 22/12/2021 16:50 WIB

Biang Kerok Banjir Malaysia: Drainase dan Koordinasi Lembaga Kacau

Banjir Malaysia
Banjir Malaysia

MALAYSIA, DAKTA.COM : Begitu parah banjir di Malaysia sejak pekan lalu, seorang pejabat sampai-sampai menyebutnya bencana "sekali dalam seratus tahun." Namun menurut pakar, banjir seperti ini kerap terjadi dalam dua dekade belakangan akibat kekacauan drainase dan koordinasi pemerintah.

 

Kekacauan penanggulangan banjir di Malaysia ini sudah menjadi perhatian para pakar internasional sejak lama. Kantor Koordinasi Masalah Kemanusiaan PBB (OCHA) bahkan merilis dokumen analisis mereka yang bertajuk Malaysia: Disaster Management Reference Handbook.

Dalam analisis yang dirilis di situs resmi mereka pada 2019 lalu itu, OCHA membahas bahwa Malaysia terus mengalami banjir parah sejak 2003. Mereka mencatat, banjir terparah terjadi pada 2006, 2007, 2010, 2014, dan 2017.

 

"Malaysia memegang persentase populasi tertinggi (67 persen) yang terpapar banjir di antara negara-negara ASEAN (antara Juli 2012 dan Januari 2019) sebagaimana dilaporkan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN pada Maret 2019," demikian kutipan analisis tersebut.

Sejumlah pakar menganggap banjir parah di Malaysia ini terus berulang setidaknya karena dua masalah inti, yaitu kekacauan pada koordinasi pemerintah dan sistem drainase yang buruk.

Kacau balau koordinasi pemerintah

Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, sendiri mengakui kekurangan dalam sistem koordinasi penanganan banjir yang sudah melanda Negeri Jiran sejak pekan lalu itu.

"Saya tak menyangkal [kekurangan] itu dan akan memperbaikinya di kemudian hari. Tanggung jawab bukan hanya di tangan pemerintah, tapi juga negara bagian dan para petugas di garda depan," ujar Ismail, sebagaimana dilansir The Straits Times.

Ia kemudian berkata, "Badan Manajemen Bencana Nasional (NADMA) hanya bisa mengoordinasikan. Jika itu dinilai sebagai kelemahan koordinasi, saya tak bisa membela siapa pun dalam situasi ini. Bagi saya, semua orang harus bertanggung jawab."

Mantan Kepala Malaysia Digital Economy Corp (MDEC), Rais Hussin, dan peneliti dari Universitas New South Wales, Ameen Kamal, membahas carut marut koordinasi pemerintah ini dalam tulisan opini bersama mereka di The Sun Daily.


 

 

Reporter : Warso Sunaryo
Sumber : CNN INDONESIA
- Dilihat 1801 Kali
Berita Terkait

0 Comments