JAKARTA, DAKTA.COM : Advokat Refly Harun menegaskan gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di Undang-Undang (UU) Pemilu bukan untuk pemenangan salah satu tokoh tertentu di antaranya eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Refly berstatus sebagai kuasa hukum Gatot, Politikus Gerindra Ferry Juliantono, hingga 2 Anggota DPD RI Bustami Zainuddin dan Fachrul Razi pada uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Refly mengatakan para kliennya menggugat UU Pemilu untuk memperbaiki demokrasi. Dia mengatakan presidential threshold berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia.

"Sekali lagi, ini adalah beyond kepentingan pribadi, personal interest. Tidak dimaksudkan untuk mendukung siapapun, mau itu Gatot, Rizal Ramli, La Nyalla," kata Refly saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (15/12).

Refly mengaku tak masalah siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024. Dia hanya ingin memperjuangkan permohonan kliennya untuk menciptakan pemilu yang adil.

Dia menjelaskan presidential threshold harus dihapus karena tidak sesuai dengan konstitusi. Menurutnya, UUD 1945 tidak mengatur pembatasan minimal dukungan parpol untuk kandidat presiden.

Selain itu, presidential threshold dinilai menimbulkan ketidakadilan. Partai-partai yang baru lahir setelah Pemilu 2019 tidak akan bisa mencalonkan presiden.

Aturan itu juga dinilai menimbulkan potensi korupsi. Refly menyebut syarat ambang batas pencalonan presiden menimbulkan praktik pembelian kandidasi.

"Kita ingin demokrasi yang brutal ini, yang kriminal ini, diakhiri kalau kita punya kesadaran, no matter siapa yang terpilih, yang penting dia melalui sebuah proses yang jujur, demokratis, tidak money politics," ujarnya.

"Refly Harun itu mendukung semua calon presiden, mendukung Gatot, La Nyalla, Rizal Ramli, Puan Maharani, Ganjar, Anies, Airlangga Hartarto, Prabowo, dan semua yang mau mencalonkan diri di Republik Indonesia," tuturnya.