BEKASI, DAKTA.COM : Guntoro, Anggota SPSI Bekasi Raya, keheranan setelah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menetapkan UMK 2022 di Kabupaten Bekasi tak mengalami kenaikan.

Sebab, wilayah tetangganya yakni Kota Bekasi masih bisa mengalami kenaikan meski hanya sebesar 0,71 persen, dari yang awalnya sebesar Rp4.782.935,64, kini menjadi Rp4.816.921,17.

Padahal, UMK 2021 Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, telah melebihi batas atas sebesar Rp4,3 juta, seperti ketentuan yang tercantum dalam PP 36/2021.

Itu Kota Bekasi bisa naik, padahal kalau mau sesuai PP 36/2021, seharusnya juga tak ada kenaikan, seperti Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang enggak naik," ungkap Guntoro saat dikonfirmasi, Kamis (9/12/2021).

Terlebih lagi, pihaknya telah mengantongi surat rekomendasi dari Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, yang mengusulkan bahwa UMK 2022 di wilayahnya naik sebesar 5,51 persen, dari yang awalnya Rp4.791.843, menjadi Rp5.055.875.

Guntoro menilai terdapat kejanggalan dibalik alasan tidak dinaikannya UMK 2022 yang sama seperti hasil keputusan dari rapat dewan pengupahan kabupaten (dapekab), di mana kala itu pihaknya melakukan walk out akibat merasa aspirasinya gagal dijembatani.

"Kalau UMK 2022 yang enggak naik ini kan keputusan Dapekab. Makanya kami minta juga bupati untuk mendorong kepada gubernur, karena kan beliau sudah merekomendasikan naik, kenapa yang dipakai malah rekomendasi yang lain?" katanya.

Oleh sebab itu, Guntoro menilai terdapat ketidakjelasan mengenai penetapan UMK 2022 di mana terdapat beberapa wilayah yang naik, meski telah melebihi batas atas.

"Artinya, ini semua sebetulnya keputusan gubernur. Ada juga kok wilayah lain yang UMK-nya tidak berdasarkan formula di PP 36/2021, seperti Jawa Timur dan Yogyakarta yang menaikan UMK di luar formula PP 36/2021," kata Guntoro.