Dalam webinar yang diadakan oleh Halal Corner dengan tema "Vaksin Haram, Daruratkah?" dihadiri oleh LPPOM Dr. Mulyorini Rahayuningsih. M.Sc. selaku Advisor Halal Audit LPPOM MUI menyampaikan bahwa titik kritis halal proses pembuatan vaksin ada enam. Titik kritis pada awal proses yang benar benar harus diperhatikan adalah saat pemilihan bibit vaksin, apakah langsung diambil dari virus langsung atau hasil rekombinasi genetika. Titik kritis lain yaitu media untuk mengembangbiakan virus, bahan pelindung virus dan bahan tambahan yang digunakan saat proses produksi.

Selain itu hadir pula Pihak Komisi Fatwa MUI yaitu KH. Miftahul Huda selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI menyatakan MUI menetapkan kebolehan penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca dengan pertimbangan sebagai berikut:

• ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syar’iyyah);

• ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19;

• ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity);

• ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan

• pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

•  

Penetapan fatwa melibatkan banyak pihak mulai dari pihak ahli yang kompeten dalam bidangnya serta didukung dengan informasi dan literasi dari berbagai sumber. Apakah definisi darurat itu sendiri sehingga kita diperbolehkan menggunakan vaksin non-halal, ada beberapa terminologi dari beberapa ulama yaitu ketakutan akan suatu bahaya yang bisa mengakibatkan kehancuran terhadap jiwa dan bagian dari tubuh manusia rasa takut terhadap jiwa dari kehancuran baik secara pasti mau persepsi atau perhitungan dari ahlinya (ulama malikiyah). darurat itu sendiri juga bukan hanya berasal dari sesuatu yang pasti tetapi diperbolehkan dari data praduga atau perhitungan (ulama syafi'iyah).

Sebagai pembicara terakhir dengan materi Regulasi Vaksin Sebagai Syarat Adminitrasi dan Penggunaaan Fasilitas Umum disampaikan oleh pihak KEMENKES, dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid,selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung KEMENKES RI) menyatakan bahwa imunitas tubuh manusia terbagi menjadi dua yaitu imunitas alami dan imunitas didapat. Namun imunitas alami atau kekebalan yang terbentuk memerlukan waktu cukup lama dan berbeda beda bagi setiap individu. Kekebalan juga akan lebih efektif jika jumlah individu yang divaksin semakin banyak, hal ini disebut kekebalan kelompok atau herd immunity dimana jika misalnya 70% dari suatu populasi sudah divaksin maka sebagian kecil yang belum memiliki kekebalan akan terlindungi.