BEKASI, DAKTA.COM - Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum terlealisasi terutama kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pertama, kata Jack sapaan akrabnya bagaimana membangun komunikasi dengan mitra kerja yakni Komisi 1, karena selama ini terhalang karena permasalahan Covid-19.

Bicara membangun komunikasi dengan OPD terkait, lanjut Jack, ada beberapa OPD belum dapat berkomunikasi dengan baik salah satunya yakni Kantor Imigrasi.

"Imigrasi belum pernah tuh kita datangin, karena memang keterbatasan waktu, bagaimana dulu pada saat kita di Komisi 1 dapat berkomunikasi dengan semua mitra kerja baik yang OPD dan Vertikal, dan ini belum 100 persen kita komunikasikan," kata Jack kepada Dakta, Jumat (19/11).

Dirinya pun menyadari dengan keterbatasan waktu, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi ingin bekerja semaksimal mungkin, demi kepentingan masyarakat tentunya.

Kendati demikian, Jack pun meminta Pemerintah Kota Bekasi agar memperbaiki kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) karena ketiga OPD tersebut dinilai kurang berkomunikasi kepada mitra kerja Komisi 1.

"Menurut saya kinerja Satpol PP belum maksimal dan harus dievaluasi, untuk perizinan pun seperti reklame yang salah satu kita sikapi, kamibpun belum mengetahui jumlah reklame yang ada di Kota Bekasi, seperti apa sih perizinannya, bagaimana terkait dengan kas daerahnya," pintanya.

Sedangkan untuk BKKPD berkaitan jumlah ASN terutama Anjab dimana saat ini jika ada pererakan Mutasi /Rotasi jarang ada tembusan ke komisi satu.

"Karena kami dari komisi 1 tidak pernah diberi tahu dan hampir tidak diberi tahu kalau kami tidak undang," cetus Jack.