BEKASI_DAKTACOM: Komisi A DPRD Kota Bekasi meminta pihak provinsi Jawa Barat memfasilitasi penyelesaian persoalan aset kota dan Kabupaten Bekasi yang selalu menjadi temuan BPK setiap tahunya.

Untuk melakukan penyelesaian permasalahan aset, Pemkot Bekasi mengaku sudah melakukan berbagai cara namun hingga kini belum juga memiliki hasil.

Setiap tahun aset tersebut menjadi temuan BPK yang seolah abadi. Beberapa tahun terahir Pemkot Bekasi melalui asisten daerah satu telah membentuk tim penyelesaian masalah aset dengan Pemkab Bekasi, namun tidak ada kejelasan.

komisi A DPRD Kota Bekasi juga sudah meminta DPRD Kabupaten untuk membahas persoalan aset kedua daerah namun hasilnya tetap tidak ada.

Karena itu hari ini komisi A DPRD Kota Bekasi mendatangi kantor Gubenur Jawa Barat untuk meminta di fasilitasi penyelesaian aset di dua wilayah ini.

Anggota DPRD kota bekasi menghadap bagian pemerintahan, aset, dan biro hukum provinsi meminta agar pihak provinsi memfasilitasi penyelesaian aset Kota Bekasi yang ada di wilayah Kabupaten dan sebaliknya, bahkan rencana pemisahan PDAM Tirta Bagasasi pun di bahas di provinsi.

Anggota komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin kepada Dakta pada Rabu (30/9) mengungkapkan pihaknya sudah meminta tim Provinsi ikut memfasilitasi penyelesaian persoalan aset di dua wilayah yang menurut data aset Kota Bekasi di wilayah Kabupaten Bekasi seluas 360 hektar merupakan tanah khas desa.