Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Senin, 25/10/2021 09:00 WIB

HSN 2021, Santri Siaga Jiwa dan Raga

Dialog SWARA Bekasi DPRD Kota Bekasi tentang HSN
Dialog SWARA Bekasi DPRD Kota Bekasi tentang HSN
BEKASI, DAKTACOM - Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) dilakukan setiap tanggal 22 Oktober. Ditetapkannya HSN sebagai bagian dari mengapresiasi perjuangan santri di masa perjuangan dahulu. 
 
Apresiasi pemerintah terhadap santri juga diwujudkan dalam bentuk penerbitan undang-undang nomer 18 tahun 2019 tentang pesantren. Di Kota Bekasi sendiri saat ini tengah dibahas raperda tentang pesantren sebagai turunan payung hukum di pusat dan Jawa Barat. 
 
Ketua Pansus Raperda pesantren DPRD, Alimudin dalam dialog interaktif SWARA Bekasi dengan tema Hari Santri Nasional 2021, Santri Siaga Jiwa dan Raga di Radio Dakta, Senin (25/10) mengatakan Perda yang tengah disusun ini pertama di Jabar, yang berdasarkan turunan dari legal standing diatasnya. Saat ini tengah dibahas dan difinalisasi sebelum diparipurnakan. 
 
"Perda inisiatif DPRD ini mendorong supaya ada pengembangan lembaga pesantren, berupa recognisi, konfimasi dan afirmasi. Pesantren harus ikut berperan dalam pembangunan dan menjalankan fungsi pendidikan serta dakwahnya. Adanya Perda ini diharapkan ada bantuan dari Pemda, yang tujuannya membentuk pribadi santri yang unggul disegala bidang," ucapnya. 
 
Dalam Perda ini juga disebutkan mesti ada keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Bekasi, berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, kesehatan santri dan akses infrastruktur menuju pondok pesantren (Ponpes). Dan dimasukan bantuan makan dan minum bagi santri yang dianggarkan lewat APBD
 
"Kedepan, santri di pesantren juga harus mengikuti Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) bagi pesantren yang menyelenggarakan jalur pendidikan non formal, dan perlu adanya lembaga penjamin mutu pendidikan pesantren dengan dibentuknya dewan masyayikh dan terakhir evaluasi serta monitoring yang dilakukan semua pihak," jelasnya. 
 
Alimudin menyebut Perda pesantren ini juga tidak akan menghilangkan pola pendidikan pesantren yang sudah ada, karena dalam proses pembahasan juga melibatkan semua stakeholder mulai dari pimpinan ponpes, MUI, tokoh agama, dan kementrian agama. 
 
Adanya Perda pesantren dan peringatan HSN ditanggapi oleh kalangan Ponpes, Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Al-Hassan, Imam Toriqor Rahmansyah memaknai santri adalah benteng keutuhan bangsa, sebagai santri harus berbangga karena saat ini banyak yang berkiprah di semua sektor baik pendidikan, sosial, politik dan sebagainya. 
 
"Saat ini santri bukan hanya tradisional saja, tapi sudah berdiri santri-santri modern dengan kekhasannya masing-masing, maka santri wajib menjawab persoalan yang ada dimasyarakat dengan pemikirannya. Santri harus membawa umat untuk mencegah masuknya pemikiran yang sesat yang sering timbul sekarang ini," katanya. 
 
Untuk Perda pesantren di Kota Bekasi, ia mengapresiasi hal itu, tetapi berharap adanya Perda bukan malah mengakibatkan Ponpes tidak independen, dan menganggu tatanan yang sudah dibangun selama ini oleh para kiai, karena Ponpes memiliki standar dan ciri masing-masing. 
 
Hal yang sama juga diungkapkan wakil pimpinan pondok pesantren At-Taqwa bidang bahasa Abdul Fattah yang menyebut peringatan HSN menjadi penanda bahwa santri memiliki peran penting terhadap bangsa. Untuk itu ditengah perubahan zaman, pastinya ada tantangan yang berbeda maka peran Ponpes harus ditingkatkan dalam mendidik santri yang sesuai kondisi saat ini. 
 
"Kita sadar setiap masa ada tantangannya, ulama mendidik santri dengan berbagai bekal ilmu, dakwah sekarang semakin luas, santri harus bisa berdakwah sesuai kondisi zaman," terangnya. 
 
Terkait Perda pesantren, pada dasarnya bertujuan untuk lebih meningkatkan peran pesantren dan agar tidak lagi di anak tirikan tetapi apa yang dituangkan dalam Perda itu harus tulus mengembangkan lembaga pesantren, serta tidak merubah tatanan yang sudah ada. 
 
"Sebagai Ponpes yang didirikan oleh ulama pejuang almagfurllah KH Noer Ali, kami minta pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi mewujudkan kampung surga dengan membagun ikonik keislaman seperti gedung Islamic Center, serta membuat tugu dan monumen pahlawan nasional KH Noer Ali," katanya. 
 
Sementara itu Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro mengatakan dengan adanya Perda pesantren, sebagai legislatif berharap dapat membangkitkan kekuatan santri. Melalui Perda, pemerintah daerah hadir untuk memunculkan santri yang mewarnai setiap sendi di masyarakat. 
 
"Tantangan kedepan sangat berat, di era industri 4.0 melibatkan aspek digital, media digital masuk ke ruang privasi membentuk karakter anak, maka dakwah harus dikemas dalam bentuk digital sehingga masyarakat berakhalkul karimah, diperlukan komunitas-komunitas agar memonitoring implementasinya secara baik," katanya. 
 
Diakui pria yang akrab disapa bang Choi ini, lahirnya UU pesantren dalam beberapa aspek menumbuhkan pro kontra bahkan peraturan yang ada dibawahnya di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Oleh karenannya Perda ini memberikan ruang bagi Pemkot agar tetap memelihara keaslian Ponpes. 
 
"Kami juga mencermati soal belum adanya wajah kota yang menghadirkan aspek religius, sebagai kota patriot dan berlatar belakang banyak Ponpes, sisi keislaman harusnya terintegrasi dengan wajah kota, tapi kini malah didominasi mall dan bangunan modern. Ini yang perlu jadi catatan soal pembangunan fisik bernafaskan keislaman," pungkasnya***
Reporter : Ardi Mahardika
- Dilihat 1537 Kali
Berita Terkait

0 Comments