Ketua MUI DKI Tolak Nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk
JAKARTA,DAKTA.COM : Rencana penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk di Menteng, Jakarta Pusat, sebagai imbal balik nama Jalan Ahmed Sukarno di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara, Turki, mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta.
Ketua MUI DKI, KH Munahar Muchtar HS mengatakan, sebaiknya pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengkaji secara benar rencana pemberian nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk.
"Ramainya wacana pembuatan jalan di Jakarta dengan nama Mustafa Kemal Ataturk atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, pertama meminta kepada pemerintah agar berpikir ulang untuk menabamakn jalan atas nama Mustafa Kemal Ataturk," kata Munahar dalam video yang beredar di kalangan wartawan di Jakarta, Selasa (19/10).
"Kenapa demikian? Yang pertama kita tahu sepak terjang seorang Mustafa Kemal Ataturk, dia adalah tokoh sekuler, yang banyak menyakiti umat Islam sepanjang kepemimpinannya di Turki. Dialah orang yang meminta bahkan memaksa umat Islam, agar mengganti Alquran dengan bahasa Turki mengganti azan dengan bahasa Turki, dan saat memimpin banyak ulama dan tokoh Islam yang dibunuh karena berseberangan dengannya," kata Munahar melanjutkan.
Menurut Munahar, sepak terjang Mustafa Kemal yang banyak menyakiti umat Islam di Turki membuat umat Islam di dunia merasa tersakiti hingga kini. Dia menegaskan, sejarah seperti itu tidak akan pernah terlupakan dalam benak umat Islam. Mewakili MUI DKI sekaligus putra Betawi, ia menolak jika ada jalan di Ibu Kota yang dinamakan Mustafa Kemal Ataturk.
"Karena itu, sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia ini, utamanya di Kota Jakarta kami atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesi Provinsi DKI Jakarta menolak tegas jikalau ada atau dengan wacana atas nama jalan Mustafa Kemal Ataturk. Yang kedua atas nama putra Betawi pun demikian karena Betawi identik dengan Islam," kata Wakil Ketua Tanfidziah PWNU DKI tersebut.
Reporter | : | Ardi Mahardika |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments