BEKASI, DAKTACOM - Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD sepakat untuk menandatangani RAPBD-P Kota Bekasi sebesar Rp6,4 triliun lebih dengan pendapatan daerah sebanyak Rp5,9 triliun lebih.

Ketua DPRD Kota Bekasi usai rapat Paripurna di Gedung DPRD, Margahayu Bekasi Timur Kamis (30/9) mengatakan pembiayaan daerah Kota Bekasi hampir sama tidak ada perubahan sebanyak Rp763 juta namun ada kendala yang dialami di sebabkan berkurangnya transfer daerah dari provinsi  jawa barat sebanyak Rp24 milyar.

"Padahal kegiatan ada beberapa yang sudah di lakukan, Pengaruhnya harus ada drop dan evaluasi kegiatan. Untuk BTT penanganan Covid 19 dari ajuannya eksekutif Rp508 miliar di sepakati Rp412 miliar. Untuk nakes dan relawan RSUD di pastikan tidak ada pengurangan. Hanya ada merivew 379 kegiatan yang sudah di SK-kan walikota tapi belum terserap," ujarnya.

Anggaran yang belum terealisasi ada beberapa yang di evaluasi. Dalam APBD-P juga ada penambahan pengadaan lahan di BMSDA tapi kegiatannya di Perkimtan untuk penanggulangan banjir, kenaikanya 17 milyar.

“Karena itu kita ada vokus penambahan anggaran. Catatanya di APBD-P adalah Bosda di minta untuk di pantau langsung Walikota karena di khawatirkan akan berpengaruh pada layanan pendidikan hal ini karena indek manusia di Kota Bekasi turun," pungkasnya***