BEKASI, DAKTA.COM - Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro atau yang akrab disapa Bang Choi mempertanyakan perubahan struktur atau komposisi anggaran di tengah pandemi. Menurutnya ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terjadi perubahan struktur anggaran diantaranya Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Bekasi yang mengalami penurunan pagu anggaran 248 miliar. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi 295 miliar dan Dinas Kesehatan serta RSUD yang mengalami penambahan anggaran sebesar 134 miliar.

"Saya masih menunggu penjelasan dari para eksekutif. Namun, kalau dilihat komposisinya, perubahan terbesar ada di sektor kesehatan mencapai 134 miliar itu digunakan RSUD 32 miliar, Dinkes 112 miliar, total menjadi 134 miliar. Lalu perubahan paling besar lagi ada di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA). Penurunan mencapai 248 miliar, dari 765 miliar menjadi 516 miliar. Tapi kan besar sekali sehingga hampir 32 persen perubahannya itu, demikan juga dengan kenaikan di Disperkimtan sebanyak 295 miliar naik. Dari 406 miliar menjadi 701 miliar dan banyak lagi yang lain-lain. Yang memang memberikan dampak kurangnya penyerapan," terangnya.

BPKAD sebelumnya menurut Bang Choi sudah menjelaskan terkait dengan Anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) ini dari 333 miliar menjadi 629 miliar, itu naik 296 miliar.

"Ini baru disebutkan sumber dari SILPA, efisiensi dan sebagainya. Namun saya masih membutuhkan penjelasan dari eksekutif, terlebih belum disetujuinya Rancangan Perubahan KUA PPAS 2021. Kita berharap sekalipun terlambat nih. Penyampaian Pak Wali Kota ke DPRD karena disampaikannya perubahan KUA PPAS itu di pekan ke dua Agustus, baru diajukan itu September pekan pertama. Sehingga September baru diparipurnakan. Pada intinya kami membutuhkan penjelasan anggaran yang sudah terserap maupun yang belum agar lebih memadai sehingga informatif dan mudah dipahami. Yang paling penting dokumen yang dikirim harus dapat dan mudah dipahami sekalipun bukan Akuntan, itu problemnya. Kita tidak butuh itu, intinya intisari. Sebabnya apa kemudian, dimana, untuk apa, dan sebagainya. Kita juga minta untuk lebih hati-hati lagi agar tidak mengurangi kualitas dan tepat waktu sehingga target Wali Kota memperbaiki LKPJ bisa mempercepat tutup buku di awal Desember," tukasnya.

Sementara Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengakui penyerapan anggaran saat ini berjalan, meskipun kenyataannya baru sekitar 28 persen lebih dari nilai APBD 2021 sebanyak 6.426 triliun.

"Kalau penyerapan anggaran sekarang ini kan kalau dari belanja fisiknya sedang berjalan, pekerjaannya berjalan. Akan tetapi bayarnya belum, karena menunggu selesai pekerjaan. Tapi kalau belanja operasionalnya itu sudah di atas 5 persen. Kalau pekerjaan fisik kan, pekerjaan ini termasuk BTT barang-barang Dinkes. Itu tidak langsung kita beli kita bayar kan, karena ada jeda waktu," tutupnya.