BEKASI, DAKTA.COM - Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro mengatakan, jika PPKM tak menyebabkan dewan hilang tugas dan perannya yang terpenting protokol kesehatan harus dijalankan. Artinya, fungsi tanggung jawab itu tidak mati baik untuk membahas anggaran, pembentukan perda dan pelayanan pun juga harus berjalan, oleh sebab itu di pekan ini agenda kunker digelar kembali dimana tiga Pansus dengan tugasnya masing-masing itu mulai melakukan hal tersebut.

“Jadi, sesuai hasil Rapat Paripurna kemarin ada tiga pansus masing-masing itu dengan tugas tiga pembahasan perda, salah satunya itu benar soal pencabutan Perda Jamkesda. Selain itu, Perda ATHB, Perda Pesantren, lalu soal perda sistem pelayanan kesehatan RSUD tipe D menjadi tipe C, dan beberapa Perda lainnya,” kata Choiruman J Putro kepada Dakta, Jumat (27/8).

Dia menegaskan, untuk agenda kunker bagi anggota yang ditunjuk sebagai tim Pansus ini sesuai keperluannya, dan bila dipandang perlu maka pimpinan dewan tinggal tandatangani nota perjalanan dinasnya tersebut.

“Untuk perjalanan dinas ini adalah wewenang tim pansus sesuai keperluan tugasnya, walaupun saya sebagai pimpinan hanya fasilitasi apa yang diperlukan dan dibutuhkan mereka dalam kelancaran tugasnya. Tapi biasanya, setiap pembentukan Perda kunker itu perlu untuk melakukan studi banding dari daerah lain,” tegasnya.

Pihaknya memastikan disaat PPKM ini pelayanan DPRD terhadap masyarakat tidak akan terhenti. Bahkan pihaknya beserta seluruh anggota dewan memastikan proses vaksinasi yang di lakukan Pemerintah Kota Bekasi secara langsung.

"Bukan hanya kerja legislasi yang kita lakukan di tengah pandemi ini melainkan kerja lapangan dan pembahasan anggaran juga tetap kita jalankan, "ujarnya.

Pantauan di ruang kerja Ketua DPRD Kota Bekasi beberapa kalangan Masyarakat yang ada di wilayah setempat juga melakukan audiensi dengan pihak legislasi ini. Disamping menerima kunjungan jerja dari Kota /Kabupaten lain.