BEKASI, DAKTA.COM - Keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) pasien COVID-19 di Kota dan Kabupaten Bekasi selama masa PPKM Darurat dan perpanjangan menjadi level 4 mengalami penurunan.

Dirut RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, dr. Kusnanto Saidi, mengatakan keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di tempatnya saat ini sekitar 56 persen. Tenda darurat dari BNPB untuk pasien isolasi COVID-19 saat ini sudah mulai berkurang dan dibongkar satu persatu.

Peningkatan BOR sendiri terjadi di bulan Juni dan Juli ketika varian baru virus pertama kali muncul dan awal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ia berharap pandemi segera berakhir dan aktivitas kembali normal.

"Keterisian tempat isolasi pasien COVID-19 mencapai 56 persen. Alhamdulillah dengan didukungnya aparat dan pemerintah kota bekasi serta jajaran DPRD, yang sebelumnya kasus di Kota Bekasi mengalami lonjakan cukup drastis dan semua ruangan penuh, bahkan kita menggunakan tenda darurat di luar gedung. Alhamdulillah sekarang tenda-tenda mulai berkurang dan hari ini sudah satu yang dibongkar," ujar dr. Kusnanto dalam Dialog Publik Radio Dakta, pada Selasa (3/8).

Dialog Publik Dakta "Bansos, BOR, dan Kasus COVID-19 di Bekasi", pada (3/8)
 

Hal yang sama juga dialami RSUD Kabupaten Bekasi. Dirut RSUD Kabupaten Bekasi, dr. Sumarti mengatakan tempatnya memiliki kapasitas yang tidak mungkin ditampung untuk seluruh pasien di Kabupaten Bekasi. Namun dengan adanya dukungan alat medis seperti tabung oksigen dan APD dari pemerintah dan sinergitas rumah sakit swasta, penekanan kasus menurun dan keterisian tempat tidur pasien sudah mulai berkurang.

"RSUD Kabupaten sendiri memiliki kapasistas yang tidak mungkin ditampung semua pasien Covid kalau se-Kabupaten Bekasi. Namun adanya sinergitas strategi pemerintah bersama RS swasta, kasus Covid di Kabupaten Bekasi bisa berkurang," ujar dr. Sumarti.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dr H Dani Ramdani, MT, mengatakan selama 2 pekan menjabat, kasus COVID-19 di wilayahnya cenderung menurun. Hal ini juga membuat status PPKM di Kabupaten Bekasi turun menjadi level 3. Dampak dari hal ini, aktivitas perekonomian bisa berjalan sedikit leluasa.

"Dengan status PPKM sendiri di Kabupaten Bekasi yang sudah turun ke level 3, kita harapkan pembatasan sedikit berkurang, dengan artian ekonomi bisa sedikit kita pacu untuk kesejahteraan. Namun tetap prokes dan kurangi kerumunan," ujar Dani.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Dr Sardi Efendi, SPd, MM, mengatakan legislatif selalu mendukung penanganan COVID-19 di Kota Bekasi seperti pengadaan alat tenaga medis, penambahan mobil ambulan untuk operasional, serta penyaluran bansos dari Kementerian Sosial.

Penyaluran bansos ke masyarakat dipastikan sudah tersalurkan lewat Dinas Sosial ke jajarannya serta lewat RT dan RW. Diharapkan dari bantuan ini dapat membantu kehidupan masyarakat yang ekonominya sangat terdampak akibat pandemi.

"Kita dari jajaran DPRD Kota sudah pastikan dan memantau penyaluran bansos ke masyarakat sesuai dengan data dari Kemensos dan Dinsos. Kita juga pastinya mendukung penanganan Covid di Kota Bekasi, kemarin sudah kita bantu untuk pengadaan oksigen dan ambulan di Stadion Patriot untuk para tenaga medis gunakan," ujar Sardi.

Ia juga mengatakan bagi warga Kota Bekasi yang menemukan kecurangan dalam penyaluran bansos seperti pungutan liar (pungli) agar melaporkan kepada pihak aparat terkait.

Dialog Publik Radio Dakta bertema "Bansos, BOR, dan Kasus COVID-19 di Bekasi" berlangsung secara daring, pada (3/8), menghadirkan narasumber Pj Bupati Bekasi, Dr. H. Dani Ramdani, MT; Dirut RSUD Kabupaten Bekasi, dr. Hj. Sumarti, M.Kes; Dirut RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, dr. Kusnanto Saidi, MARS; dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., MM.*** [IBN]