CIKARANG, DAKTA.COM - Pemerintah Kabupaten Bekasi didorong untuk melakukan percepatan layanan kepada masyarakat. Pasalnya disejumlah OPD, masih terjadi kekosongan kursi jabatan. Padahal kecepatan pelayanan saat ini sangat dibutuhkan cepat oleh masyarakat.

"Kami di Komisi I melihat dilapangan, terjadi kekosongan personal di Dinas atau Kecamatan masih terjadi kekosongan personel. Dan ini sudah kita dorong ke Dinas terkait," jelas Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Dr. H. Ayub Rohadi, M.Phil, saat talkshow virtual bersama Dakta, Senin (5/7).

Ia memaparkan, kekosongan kursi jabatan itu diantaranya diakibatkan karena meninggalnya pemangku pegawai di Kabupaten Bekasi akibat Covid-19. Belum lagi masalah jenjang regulasi, dalam karir ASN untuk mengisi kursi pemangku pejabat yang memasuki masa pensiun. 

"Contoh kekosongan seperti di Kecamatan Cikarang Selatan kekurangan SDM. Apakah itu ASN atau Pegawai Harian Lepas (PHL) kurang 23 personel. Ini butuh respon cepat dari Dinas terkait," tandas Ayub.

Di tengah pandemi Covid-19, lanjut Ayub, Pemda harus lebih tanggap dalam melihat keluhan masyarakat dari setiap pelayanan yang diberikan. "Jangan sampai warga menjadi korban akibat lemahnya pelayanan publik di Kabupaten Bekasi," jelas Ayub.