BEKASI, DAKTA.COM - Komisi III DPRD Kota Bekasi nilai Bapenda lalai dalam menyikapi data perhitungan potensi pendapatan parkir tepi jalan. Akibatnya loss potensi parkir capai RP2 Milyar lebih pada tahun 2020.

Hal tersebut diungkap Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Andhika Dirgantara kepada Dakta, Selasa (8/6).

Menurut politisi PKS ini, pada awal dirinya berkiprah di gedung Kali Malang, Pemkot Bekasi pernah menjanjikan akan melakukan kajian perparkiran melibatkan akademisi. Namun hingga saat ini hal tersebut hanya isapan jempol semata.

Akibatnya, loss potensi pendapatan dari sektor parkir dimungkinkan akan kembali terulang. Sehingga Bapenda harus lebih cermat dalam melakukan penghitungan pendapatan sektor ini.

"Akibat kelalaian Bapenda, Pemkot Bekasi kehilangan potensi pendapatan parkir pada tahun anggaran 2020 yang mencapai Rp2 Milyar lebih. Data dari temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020, disampaikan temuan salah satunya bahwa Pemerintah Kota Bekasi kehilangan potensi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum senilai Rp 2.139.600.000,” ungkapnya.

Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 sebanyak 12 yang terdiri dari Temuan Pendapatan 2, Temuan Belanja 6 dan Temuan Aset 4 serta memberikan 44 rekomendasi kepada pemkot Bekasi.

“Kelalaian Bapenda yang pertama adalah tidak segera membuat mekanisme terkait pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tidak memasukkan perhitungan potensi pendapatan parkir yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) pada perhitungan potensi pendapatan APBD TA 2020,” jelasnya.

“Hal ini disebabkan Bapenda lalai menindaklanjuti perhitungan potensi pendapatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada 135 potensi titik parkir,” tutup Adhika.